Home
Bappenas | Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan
Pentingnya Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Dalam Pembangunan Nasional
Written by Rahmat Ramadhan   
Thursday, 28 January 2016 14:53
 

JAKARTA – Tim Analisis Kebijakan (TAK) Bappenas mengadakan Diseminasi Kajian TAK bertajuk “Sinergi Perencanaan Penganggaran Pembangunan Nasional” yang diselenggarakan di Bappenas, Selasa (26/1). Hadir dalam acara tersebut Perencana Utama, Budhi Santoso; Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan Bappenas, Diani Sadiawati; dan Direktur Alokasi Pendapatan Pembangunan, Erwin Dimas.

Salah satu strategi memaksimalkan peran Pemerintah dalam ekonomi nasional adalah dengan mensinergikan perencanaan dan penganggaran pembangunan. Selama ini penyusunan perencanaan dan penganggaran dilakukan berdasarkan dua undang-undang berbeda. Perencanaan diatur oleh UU 25/2004, sedangkan penganggaran diatur oleh UU 17/2003.

Kemudian tatanan pelaksanaan kedua undang-undang ini dilakukan terpisah oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan. Berdasarkan beberapa studi yang dilakukan oleh TAK dalam Policy Brief(2014) “Reposisi Bappenas” dan “Think Tank Bappenas” serta studi Staf Ahli Kelembagaan Bappenas (2013) menyebutkan bahwa mekanisme perencanaan dan penganggaran yang terpisah ini tidak efektif dan efisien.

Fakta ini pun didukung oleh justifikasi perlunya proses perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terintegrasi yang disampaikan oleh Jon R. Blondal, Ian Hawkesworth, Hyun deok Choi (2009) dalam Budgeting in Indonesia, OECD Journal on Budgeting. Vol 2009/2. Yang menyoroti mengapa di Indonesia lembaga yang merencanakan pembangunan terpisah dengan lembaga yang menganggarkan. Ini adalah contoh inefisiensi di Indonesia bahwa perencanaan dan penganggaran memiliki struktur terpisah.

Sementara itu proses perencanaan dan penganggaran menyatu yang sesuai nafas UUD 1945, yaitu membutuhkan keterpaduan dan penganggaran. Hal ini adalah faktor kunci mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara efektif dan efisien melalui adanya perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta menjaga kesinambungan pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara. Proses perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan proses penganggaran melibatkan seluruh stakeholders.

Dengan adanya sinergi perencanaan dan penganggaran, interaksi perencanaan penganggaran akan menghasilkan outcome dan impact yang lebih besar, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penurunan kemiskinan, dan pengurangan pengangguran.*
 
Sumber : Bappenas 
 
Bappenas Terima Kunjungan Delegasi Local Government Academy (LGA) Republik Filipina
Wednesday, 27 January 2016 14:42
 

JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas telah menerima kunjungan Delegasi Local Government Academy (LGA) Republik Filipina, Selasa (26/1), di Bappenas, yang bertujuan untuk ber-tukar pengalaman dengan Indonesia di bidang pengawasan ketertiban dan keamanan, serta pemerintah daerah. Berbeda dengan Indonesia, di Filipina Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah membawahi Kepolisian Negara.

Lembaga LGA ini adalah bagian dari Department of Interior and Local Government, yang membawahi penanganan masalah-masalah pemerin-tah daerah, serta keamanan dan ketertiban dalam negeri Filipina. Dalam kunjungan tersebut, Ketua Delegasi LGA, Attorney Gefer Mancol didam-pingi James F. Fadrilan (OIC Region Director) dan Elouisa T. Pastor (OIC Regional DirectorRegion V).

Dalam paparannya Drs. Oktorialdi, MA, Ph.D sebagai Direktur Pembangunan Regional memberikan penjelasan tentang sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah. Pertama, sistem rencana pem-bangunan nasional dan daerah yang mencakup dimensi waktu, yaitu yang 20 tahun, 5 tahun dan 1 tahun. Kedua, bahwa rencana pembangunan nasional jangka panjang terdiri daripada 4 rencana pembangunan lima tahun, yaitu RPJMN 2005-2009, RPJMN 2010-2014, RPJMN 2015-2019, yaitu yang sedang kita jalani sekarang, dan RPJMN 2020-2024. Ketiga, mekanisme perencanaan dan penganggaran setiap anggaran tahunan terkait dengan rencana pembangunan tahunannya, misalnya APBN 2016 terkait dengan RKP 2016. Demikian juga dengan rencana pembangunan di daerah. Keempat, setiap rencana pembangunan nasional didasari oleh kerangka perencanaan ekonomi makro.

Untuk periode 2015-2019 beberapa targetnya adalah: per-tumbuhan ekonomi dari 5,1% tahun 2014 menjadi 8,0% pada 2019; penurunan tingkat kemiskinan dari 10,96% menjadi 7-8%; penurunan pengangguran terbuka dari 5,94% pada tahun 2014 menjadi 4-5% pada tahun 2019. Beberapa target lain adalah menurunnya Gini Index dari 0,41 pada tahun 2014 menjadi 0,36 pada tahun 2019; meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program jaminan kesehatan dari 51,8% pada tahun 2014 menjadi minimal 95% pada tahun 2019.*
 
Sumber : Bappenas 
 
 
Menteri PPN/Kepala Bappenas Hadiri Wrapt-Up Meeting SPIRIT
Tuesday, 26 January 2016 14:40
 
 Menteri PPN/Kepala Bappenas, Sofyan A. Djalil menghadiri rapat program SPIRIT (Scholarship Program for Strenghtening the Reforming Institutions) yang berlangsung di Ruang Rapat SG 1-2 Bappenas, yang bertujuan untuk mening-katkan kapasitas sumber daya manusia/SDM dengan mengembangkan keteram-pilan teknis, manajerial, dan kepemimpinan aparat pemerintah yang melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi institusi. Rapat ini juga dihadiri oleh para anggota dari World Bank Group dan dari Kementerian Keuangan.

Program SPIRIT sendiri sudah dimulai dari tahun 2011 dan direncanakan berakhir pada tahun 2017. Sebelas Kementerian/Lembaga Pemerintah dipilih sebagai Participating Agencies (PA) dalam program ini, dua yang utama adalah Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Jika diteliti penyerapan anggaran pada program SPIRIT hingga Desember 2015 didapatkan  hasil yang cukup baik. Hal ini dikarenakan semua perencanaan sudah mencapai target yang sudah ditentukan. Hasil target program degree (gelar) yang dicapai Bappenas adalah 102.5%, sedangkan non-degree (non-gelar) adalah 71.45%. Lalu hasil yang diperoleh pada Kementerian Keuangan tercapai 130% dari target yang ditentukan. Total dana yang didapatkan dari program SPIRIT ini adalah USD 112.6 juta, dari total keseluruhan tersebut dana yang sudah digunakan sekitar 61%. Sehingga sisa dana tersebut dapat memberangkatkan tambahan calon penerima beasiswa. Untuk itu, sebagian sisa dana yang tersedia akan dialihkan dari Bappenas ke Keuangan. Dalam pem-bahasan kali ini poin yang penting adalah adanya relokasi dana yang perlu dilakukan antara komponen II dan Komponen I di Kementerian Keuangan sehingga bisa mengirimkan sekitar 43 orang untuk mengikuti program gelar .

Bapak Erwin, Task Manager dari program Spirit menjelaskan beberapa butir pembahasan. Mengenai disbursements, untuk komponen I tercapai sebesar 65%, kompenen II sebesar 60% dan komponen III sebesar 52%. Mengenai Human Capital Development Plan (HCDP), Bank Dunia merekomendasikan agar HCDP yang telah direvisi diserahkan paling lambat 30 April 2016. Dalam hal kepuasan staf PA ditunjukan bahwa 75% dari staf PA merasa puas dengan program SPIRIT. Mengenai re-integrasi penerima beasiswa ditunjukan antara lain bahwa 25% di Bappenas merasa mereka dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh, sedangkan di Kementerian Keuangan presentase ini adalah 34%.

Pada akhir pertemuan, Menteri  Sofyan menyarankan agar para PA dapat meningkatkan daya absorpsi dana SPIRIT yang masih tersisa, terutama penggunaan dana SPIRIT untuk Pemda.*

 

Sumber : Bappenas 

 
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rapat Kerja Komite IV DPD RI Bahas UU APBN 2016
Thursday, 21 January 2016 14:15
 

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil menghadiri Rapat Kerja Komite IV DPD RI tentang Pembahasan UU APBN 2016 di di Ruang Rapat Komite IV lantai II Gedung B DPD RI Senayan, Jakarta, Kamis (20/1). Menteri Sofyan didampingi Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Wismana Adi Suryabrata; Deputi Bidang Ekonomi, Leonard VH Tampubolon; Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Rahma Iryanti; Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Aryawan Soetiarso Poetro; dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan, Thohir Afandi.

Adapun dua hal yang dibahas dalam raker tersebut adalah pelaksanaan pembangunan nasional tahun 2016 sesuai APBN TA 2016 dn RKP 2016, dan proses penyusunan anggaran untuk tahun 2017.

Menurut Menteri Sofyan, untuk tahun 2017 ada perubahan yang signifikan. “Bappenas akan menjadi sistem integrator pusat dan daerah, vertikal dan horizontal. Bappenas juga akan berperan dalam sinkronisasi program, supaya program-program pembangunan lebih efektif dan dapat mencapai sasaran,” ujar Sofyan Djalil.

Menteri Sofyan Djalil memaparkan lima norma pembangunan. Pertama, pembangunan bersifat holistik komprehensif memperhatikan seluruh dimensi terkait. Kedua, pembangunan untuk manusia dan masyarakat harus memberdayakan masyarakat untuk menjadi mandiri dan tidak menyebabkan justru menjadi masyarakat yang lemah (entitled society). Ketiga, pembangunan tidak menciptakan ketimpangan yang semakin lebar. Keempat, pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan ekosistem. Kelima, pembangunan harus mendorong tumbuh berkembangnya swasta dan  tidak justru mematikan usaha  yang sudah berjalan.

Pada kesempatan tersebut, Komite IV DPD RI juga menyampaikan beberapa poin masukan, antara lain: memperhatikan pembangunan infrastruktur dan konektivitas, daerah pinggiran, perbatasan, dan Luar Jawa sebagai prioritas, perencanaan dan penganggaran bagi tenaga honorer K2 dan Pegawai Tidak Tetap (PTT), ketersediaan lahan pertanian untuk mendukung kedaulatan pangan, hak milik tanah bagi para petani, distribusi guru yang merata ke daerah, serta pengembangan energi terbarukan, kawasan pariwisata, dan pasar tradisional.

Atas masukan tersebut, Menteri Sofyan Djalil mengatakan pihaknya akan memperhatikan seluruh masukkan yang disampaikan oleh Komite IV DPD RI, terutama yang menyangkut perencanaan pembangunan daerah. “Semua masukkan yang disampaikan secara tertulis oleh DPD, sudah saya catat dan akan kami akomodasi untuk perbaikan perencanaan program pembangunan daerah,” pungkas Sofyan Djalil.
 
Sumber : Bappenas 
 
Papua Sejahtera, Tujuan Utama Pembangunan ke Depan
Tuesday, 19 January 2016 14:14
 
 Pembangunan di Indonesia bagian timur masih menjadi fokus pemerintah saat ini. Pada hari Senin, 18 Januari 2016 dilaksanakan Rapat Follow Up Pemetaan Kegiatan Kementerian dan Lembaga dalam Percepatan Pembangunan Wilayah Papua di Ruang Rapat SG 1-2 Bappenas.

Rapat yang digagas oleh Tim Kajian Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam bagi Pembangunan Ekonomi Papua ini dihadiri oleh beberapa menteri, antara lain: Menteri PPN/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan; Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara; dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Ferry Mursyidan Baldan; serta perwakilan dari beberapa Kementerian lainnya, beserta Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas selaku Sekretaris Tim Kajian tersebut.

Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas, Rd Siliwanti, menyebutkan bahwa isu utama pembangunan di Papua adalah penanganan kawasan terisolir di pegunungan, disamping skala perekonomian dan demografi Papua yang masih rendah.

Menteri Sofyan Djalil mengatakan bahwa SDM Papua sangat berkontribusi besar dalam pembangunan di sana. Adapun isu masalah pembangunan SDM Papua meliputi: isu pemberdayaan, kesehatan, akulturasi budaya, infrastruktur dasar, pendidikan dan penegakan hukum. “Presiden meminta pembangunan ini melibatkan masyarakat, karena pembangunan ini perlu pendekatan Indonesia. Potensi SDA dan SDM di Papua pun besar. Tujuan rapat ini untuk mensinergikan,” jelas Menteri Sofyan Djalil.

Harapan yang sama pun disampaikan oleh Anies Baswedan bahwa pembangunan di daerah harus dijalankan bersama-sama secara kompak antara pemerintah dengan masyarakat. Misalnya dalam pembangunan di pendidikan, perlu melibatkan peran guru-guru dan SDM di Papua yang lebih paham mengenai kondisi dan tantangan di daerahnya.

Pembahasan dari Rudiantara dan Ferry Mursyidan tak jauh berbeda dan lebih mendalam menjelaskan bahwa pembangunan di Papua memiliki tantangan besar dari kondisi alam dan SDM yang mendukung pembangunan tersebut. Untuk itu, salah satu rekomendasi kajian adalah sinergi pembangunan Papua.

Harapannya dari sinergi tersebut adalah terciptanya Papua Sejahtera, yaitu adanya SDM Papua berkualitas, pemanfaatan SDA berkelanjutan, dan Papua jadi pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia bagian timur. Papua Sejahtera ini dapat dicapai melalui pembangunan SDM, pengelolaan SDA terbarukan juga minerba dan migas, pengembangan kawasan, penyediaan infrastruktur, hingga tata kelola dan kelembagaan.

Papua Sejahtera adalah tujuan utama pembangunan ke depan. Bappenas akan berupaya semaksimal mungkin seperti pesan dari Presiden Joko Widodo untuk membangun Papua dengan hati. Untuk itu butuh dukungan semua pihak untuk mewujudkan pembangunan Papua Sejahtera sebagai wujud keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.*

 

Sumber : Bappenas 

 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 24

Search