Home
Bappenas | Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan
WRI Mendukung Upaya Indonesia Untuk Menurunkan Emisi GRK
Friday, 24 May 2013 10:25

 

Selasa (21/05) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, telah menerima Mr. Andrew Steer, President of World Resources Institute, yang disertai oleh Miss Anne Rosenbarger, Research Analyst, dan Andhika Putraditama, Outreach Officer of World Resources Institute. Menteri PPN didampingi oleh Ir. Wismana Adi Suryadibrata, MIA, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Ir. Umiyatun Hayati Triastuti, MSc, Staf Ahli Menteri Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Perubahan Iklim, dan Ir. Bemby Uripto, MSc, Staf Ahli Menteri Bidang Tata Ruang dan Kemaritiman. Pertemuan diadakan di Ruang Tamu Menteri, berlangsung antara pukul 16.20 sampai dengan pukul 17.10 WIB.
Mr. Andrew Steer terlebih dahulu menyampaikan bahwa sebelum menjadi Presiden WRI, salah satu jabatan yang pernah ia duduki adalah sebagai Country Director Bank Dunia di Indonesia pada tahun 2002-2007. Mr. Andrew Steer selanjutnya menjelaskan tugas pokok WRI sebagai suatu lembaga independen yang menjadi ‘ keeper of the GHG Protocol’. Dalam rangka ini, beberapa kegiatan yang sedang dilakukan WRI adalah untuk ‘restoring degraded land’. Untuk ini WRI dalam melaksanakan ‘Global Forest Watch’ telah menggunakan Google Map yang dapat menulusri tingkat ‘deforestation’ secara global yang datanya dapat dimutakhirkan setiap dua minggu. Selain itu, WRI juga sedang mendorong masyarakat dunia untuk menyusun suatu model ‘green growth’. Untuk ini Mr. Andrew Steer meminta kesediaan Indonesia untuk ikut menjadi salah pihak commissioning/sponsornya, dalam mana negara-negara yang telah menjadi co-sponsor adalah antara lain Inggris, Swedia, Norwegia. Selain itu, WRI juga aktif dalam mengembangkan konsep green urban transport, yang telah terwujud antara lain dalam bentuk suatu ‘low carbon city’ di Chengdu/PRC.
Dengan berbagai kegiatannya tersebut, Mr. Andrew Steer menyampaikan kepada Menteri PPN bahwa keberadaan WRI di Indonesia memerlukan suatu bentuk badan hukum. Mr. Steer memperkirakan bahwa bentuk badan hukum yang paling sesuai bagi WRI di Indonesia adalah suatu yayasan. Preferensi bentuk badan hukum ini berbeda antar negara di mana WRI mempunyai kegiatan, misalnya di PRC/China lebih disukai bentuk ‘representative’ sedangkan di India lebih disukai bentuk badan hukum yang seluruhnya dimiliki warga nasional.
Menteri PPN mengatakan bahwa keberadaan WRI sebagai lembaga yang banyak memberi sumbangan pada upaya penurunan GRK hendaknya juga dirasakan manfaatnya di tingkat daerah. Mr. Andrew Steer mengharapkan kehadiran Menteri PPN apabila Yayasan WRI Indonesia akan dibuka secara resmi.

 

(Sumber: Biro Humas Bappenas

 
Menteri PPN Menerima Duta Besar Perancis
Written by M. Shobri   
Friday, 24 May 2013 10:16

Senin (20/05) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, telah menerima kunjungan kehormatan HE Corinne Breuze, Duta Besar Perancis untuk Indonesia. Pada pertemuan ini Menteri PPN didampingi oleh Ir. Wismana Adi Suryabrata, MIA, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, dan Dr. Prasetijono Widjojo MJ, MA, Deputi Bidang Ekonomi. Pertemuan diadakan di Ruang Tamu Menteri dan berlangsung dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 08.45 WIB.


HE Corrine Breuze mengatakan bahwa tujuan kunjungan ini terutama untuk menyampaikan rencana kunjungan Menteri Perdagangan dan Investasi Perancis dalam waktu dekat ini ke Indonesia, yang juga dijadwalkan untuk bertemu Ibu Menteri PPN. Selain itu, Duta Besar Perancis ini juga menyampaikan permohonan untuk mendapat informasi perkembangan terakhir dari beberapa kegiatan/proyek pembangunan yang mendapat pendanaan dari pemerintah Perancis, baik melalui Kementerian Ekonomi, Keuangan, dan Industri/DREE, maupun melalui lembaga AFD (Agence Francaise du Development).
Pada pertemuan ini Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan secara ringkas menjelaskan perkembangan kegiatan yang didukung pemerintah Perancis antara lain sebagai berikut : 1) Proyek Improvement of Television Transmitting Station Phase II (ITTS) di bawah Kementerian Kominfo.Saat ini persiapan tehnis dan pembiayaannya masih dalam pembahasan internal Kementerian Kominfo; 2) Proyek Bandung Urban Railway Transport Development, and Electrification of the Padalarang-Cicalengka Line. Untuk kegiatan ini sedang dilakukan pembahasan protokol dan Draft Loan Agreement kegiatan ini sedang dibahas oleh Kementerian Keuangan.
Menteri PPN mengharapkan dapat terus terjalinnya hubungan kerja sama pembangunan yang efektif antara Indonesia dan Perancis.

 

(Sumber : Biro Humas Bappenas

 
Menteri PPN Menjadi Co-Chair Second Steering Committee Meeting of the GP-EDC
Written by M. Shobri   
Thursday, 28 March 2013 09:40

Menjelang pelaksanaan pertemuan High Level Panel of Eminent Persons on the Post 2015 Development Agenda (HLP), maka pada tanggal 23 dan 24 Maret 2013 di Bali telah dilaksanakan pertemuan kedua Steering Committee of Global Partnership for Effective Development Cooperation (SC-GPEDC). 



Pertemuan kedua SC-GPEDC di Bali ini merupakan kelanjutan dari pertemuan pertama yang diadakan di London pada tanggal 5-6 Desember 2012. Sebagaimana pertemuan sebelumnya, pertemuan kedua SC-GPEDC ini dipimpin oleh 3 (tiga) Co-Chairs yaitu: Ibu Armida Alisjahbana (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas); Ibu Ngozi Okono Iweala (Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Perekonomian Nigeria; dan Ibu Justine Greening (Menteri Kerjasama Pembangunan Inggris). 

GPEDC dibentuk berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan High Level Forum on Aid Effectiveness di Busan, Korea Selatan bulan Desember 2011 yang di-endorsed oleh 160 negara dan 45 organisasi internasional. GPEDC mempunyai mandat antara lain: (i) memperkuat momentum politik untuk kerjasama pembangunan yang lebih efektif; (ii) memfasilitasi knowledge sharing and lesson learned; dan (iii) mendukung implementasi Komitmen Busan pada tingkat nasional.

Forum GPEDC merupakan forum yang unik karena melibatkan berbagai pemangku kepentingan pembangunan yaitu: (i) negara/pemerintah penyedia kerjasama pembangunan (provider), penerima kerjasama pembangunan (recipient), dan penerima sekaligus penyedia kerjasama pembangunan (provider and recipient); (ii) lembaga-lembaga keuangan dan pembangunan internasional/multilateral; (iii) organisasi masyarakat sipil (CSO); dan (iv) sektor swasta. Hal ini menunjukkan semangat kemitraan global yang lebih inklusif (inclusive global development partnership). 

Pertemuan kedua SC-GPEDC diselenggarakan secara berangkai (back to back) dengan penyelenggaraan pertemuan HLPEP on Post 2015 Development Agenda untuk semakin memperkuat keterkaitan antara mandat dan agenda GPEDC dengan mandat dan agenda HLPEP on Post 2015 Development Agenda, yang salah satu elemennya adalah global partnership. 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Ibu Armida Alisjahbana menyatakan bahwa MDGs dan post-2015 development agenda merupakan isi (the what) agenda pembangunan global sedangkan GPEDC adalah cara (the how) bagaimana mewujudkan isi agenda pembangunan global tersebut. Sementara itu, Menteri Keuangan Nigeria, Ibu Ngozi Okonjo-Iweala, yang juga salah satu anggota HLPEP menekankan potensi dan peran GPEDC untuk memberikan kontribusi kepada berbagai upaya global mengenai pengembangan pembiayaan pembangunan, peran sektor swasta, kelembagaan yang efektif, dan perumusan agenda pembangunan pasca 2015. Sedangkan Menteri Kerjasama Pembangunan Inggris, Ibu Justine Greening, menyatakan bahwa GPEDC dapat berperan dalam penciptaan iklim usaha yang mempunyai daya tarik investasi yang kuat di negara-negara sedang berkembang.

Beberapa isu yang dibahas dalam pertemuan kedua SC-GPEDC adalah domestic resources mobilization, knowledge sharing, private sector engagement, dan inclusive development.

Sebagai salah satu issue yang dibahas dalam Second Meeting of the SC-GPEDC, knowledge sharing merupakan konsep yang diusulkan Indonesia. Melalui mekanisme ini, negara-negara yang selama ini menjadi penerima kerjasama pembangunan dapat belajar dan mengembangkan ide-ide keberhasilan program pembangunan dari sesama negara penerima (dari peers mereka). Proses lesson learned ini difasilitasi oleh negara yang selama ini menjadi penyedia kerjasama pembangunan (provider). Jadi peran provider dalam konteks ini lebih sebagai fasilitator. Mekanisme ini akan dikembangkan dengan juga melibatkan sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil sehingga mekanisme kerjasama ini dapat mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembanguan dengan lebih efektif. 

Hasil yang dicapai dalam pertemuan kedua SC-GPEDC akan dibahas lebih rinci lagi dalam pertemuan ketiga yang direncanakan diselenggarakan bulan Juni 2013. Selanjutnya hasil pertemuan Steering Committee tersebut akan dibahas untuk disepakati dan diterima sebagai mekanisme kemitraan pembangunan global dalam suatu pertemuan internasional tingkat menteri akhir tahun 2013.

 

(Sumber : Humas Bappenas

 
Kunjungan Vice President for Sustainable Development Network, World Bank
Written by M. Shobri   
Wednesday, 20 March 2013 09:39

Senin (18/03) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, telah menerima kunjungan Ms. Rachel Kyte, Vice President of the World Bank for Sustainable Development Network, yang disertai oleh Mr. Stefan Koeberle, Country Director of the World Bank in Indonesia. Menteri PPN di dampingi oleh Ir. Wismana Adi Suryabrata, MIA, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, dan Dr. Ir. Endah Murniningtyas, MSc, Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Pertemuan diadakan di Ruang Tamu Menteri dan berlangsung dari pukul 12.30 sampai dengan pukul 13.30 WIB.


Ms Rachel Kyte mengatakan bahwa konsep Sustanable Development menjadi sangat penting untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca agar dapat dikurangi kenaikan suhu bumi yang ancamannya dapat menjadi kendala bagi upaya pembangunan secara berkelanjutan.


Menteri PPN mengatakan bahwa Indonesia menganut strategi pembangunan yang pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment. Karenanya Indonesia telah mengaitkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya pemeliharaan lingkungan hidup, sesuai dengan konsep ‘sustainable development’. Dalam kaitan ini, Indonesia telah berupaya untuk mengembangkan renewable energy agar dapat mengurangi pemakaian BBM sebagai suatu sumber energi yang mempunyai sumbangan yang besar pada emisi GRK.

Suatu kebijakan dalam hal ini adalah mengurangi subsidi BBM. Namun disadari bahwa tujuan kebijakan ini bukan saja merupakan masalah ekonomi tetapi juga aspek non-ekonomi, terutama dalam lingkungan politik yang semakin demokratis. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mengatakan bahwa kebijakan menurunkan emisi GRK selain dirumuskan pada tingkat nasional, juga harus dapat dirumuskan dan dilaksanakan di tingkat daerah/lokal. Karenanya, realisasi kebijakan ini, agar serasi dengan upaya pencapaian tujuan Sustainable Development memerlukan upaya yang dilaksanakan secara bertahap.


Ms Rachel Kyte menanggapi penjelasan Menteri PPN, mengatakan bahwa hasil dari kebijakan Indonesia untuk menurunkan emisi GRK memang tidak dapat dicapai dalam waktu yang relatif pendek. Namun, dari semua negara di dunia, yang telah mengupayakan langkah-langkah domestik/nasional untuk mengurangi ancaman peningkatan suhu bumi baru sekitar 30 negara, termasuk Indonesia.

(Sumber: Humas Bappenas)
 
Masukkan AFD Kepada GPECD
Written by M. Shobri   
Tuesday, 19 March 2013 11:40

Kamis (14/03) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, telah menerima kunjungan Mr. Watanabe Masato, Vice President of JICA (Japan International Cooperation Agency). Pada pertemuan yang diadakan di Ruang Tamu Menteri, Menteri PPN didampingi oleh Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Ir. Wismana Adi Suryabrata, MPIA, dan Ir. Tubagus A. Choesni, Direktur Kerjasama Pembangunan Internasional. Pertemuan berlangsung dari pukul 17.30 sampai dengan pukul 18.25 WIB.


Mr. Watanabe Masato menyampaikan penghargaannya kepada Menteri PPN atas kesediaannya untuk bersama dengan Kementerian Keuangan mendukung penyelenggaraan ‘the Fourth Asian Development Forum On the Dynamics of Asian Development Cooperation in Supporting the Post Busan Global Partnership and in Addresing Post 2015 Development Challenges’, di mana Menteri PPN juga telah menyampaikan arahannya.


Menteri PPN mengatakan bahwa Global Partnership for Effective Development Cooperation (GPECD) dilahirkan pada pertemuan the Fourth High Level Forum on Aid Effectiveness (4HLF) yang diselenggarakan di Busan (Korea Selatan) pada bulan Nopember 2011. Pertemuan di Busan ini menandakan adanya pergeseran paradigma dari “aid effectiveness’ ke “development effectiveness”. GPECD mempunyai empat mandat, yaitu : (i) memelihara dan memperkokoh komitmen politik untuk meningkatkan efektivitas kerjasama pembangunan; (ii) menjamin adanya akuntabilitas dengan melaksanakan semua komitmen Busan; (iii) memfasilitasi penyelengaraan knowledge sharing and lessons learned; dan (iv) medukung pelaksanaan semua komitmen Busan pada tingkat negara masing-masing. Diharapkan bahwa GPECD dapat menjadi mekanisme upaya pencapaian the Post 2015 Development Agenda melalui (1) upaya melibatkan stakeholders yang lebih luas (upaya outreach); dan (2) mendukung the global development agenda as it shifts towards improved development effectiveness.


Mr. Watanabe Masato menyampaikan kepada Menteri PPN pokok bahasan the 4th ADF hari ini, yang menyangkut tema : 1) Equity and Inclusiveness in Development; 2) Economic Expansion, Vigorous Society, and Sustainable Development; 3) Improving Resilience to External Shocks, such as Natural Disasters (di mana Chair of the Session adalah Mr Watanabe Masato sendiri); dan 4) The Dynamics of Asian Development Cooperation, Supporting the Post-Busan Global Partnership in Addresing the Post 2015 Development Challengest (di mana Sesi ini di Chair oleh Ir. Wismana Adi Suryabrata, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan).

(Sumber: Humas Bappenas)

 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 1 of 5

Search