Home
Bappenas | Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan
Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat (Rakorbangpus) 2016
Monday, 18 April 2016 10:54

 

 

JAKARTA - Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat (Rakorbangpus) 2016 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 dengan tema “Memacu Pertumbuhan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah” pada Rabu (13/04) di Bappenas.

Rakorbangpus 2016 dihadiri oleh pejabat Kementerian PPN/Bappenas, perwakilan seluruh Kementerian/Lembaga, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kantor Staf Presiden dengan sejumlah agenda penting yaitu pemaparan rancangan kebijakan fiskal; kerangka pendanaan dan tata cara pelaksanaan anggaran 2017 oleh Kementerian Keuangan; serta penjelasan pengendalian agenda prioritas nasional 2017 oleh Kantor Staf Presiden.

 Sumber: Bappenas

 
Kunjungan Republik of Kyrgyz Ke Kementerian PPN/Bappenas
Wednesday, 30 March 2016 12:57

Bappenas

JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas mengadakan pertemuan untuk menerima kunjungan pejabat tinggi Republik Kyrgyz dalam rangka kegiatan IDB Reverse Linkage Project between the Republic of Indonesia and the Kyrgyz Republic in Artificial Insemination of Livestock for Kyrgyz Republic di Ruang Rapat SG-3 pada hari Senin (28/3).

Pertemuan dibuka oleh Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas Wismana Adi Suryabrata dan dihadiri oleh Deputy Minister of Agriculture and Melioration of the Kyrgyz RepublicKerimaliev; Islamic Development Bank CGO Isthiaq Akbar; dan Plt. Direktur Kerjasama Pembangunan Internasional Dewo Broto Joko Putranto.

bappenas 

Pada akhir pertemuan ditutup dengan penyerahan kenang-kenangan dari Pemerintah Kyrgistan oleh Deputy Minister of Agriculture and Melioration of the Kyrgyz Republic Kerimaliev kepada Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas Wismana Adi Suryabrata.[]

 

Sumber: Bappenas 

 
Kementerian PPN/Bappenas Gelar Pertemuan Membahas Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045 dan 2085 terkait Ketahanan Pangan Dan Pertumbuhan Ekonomi
Thursday, 24 March 2016 14:07

 

2045

 

JAKARTA – Pada Kamis (17/3) Kementerian PPN/Bappenas menggelar rapat membahas mengenai penyusunan Visi Pembangunan Indonesia tahun 2045 dan 2085 dengan dua tema, yaitu Visi Ketahanan Pangan 2045 – 2085 dan Economic Growth Path di Ruang Rapat Bappenas. Pertemuan ini dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata.

Selanjutnya pemaparan visi disampaikan oleh Amalia Adininggar Widyasanti (Direktur Perdagangan Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional Bappenas) mengenai Economic Growth Path dan Nono Rusono (Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas) menjelaskan tentang Visi Ketahanan Pangan.

Acara ini dihadiri pula oleh para pejabat terkait seperti Bambang Prijambodo (Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Bappenas), Mesdin Kornelis Simarmata (Direktur Industri, IPTEK, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bappenas), Wahyuningsih Darajati (Direktur Lingkungan Hidup Bappenas), Nugroho Tri Utomo (Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas), Maliki (Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja Bappenas), Kennedy Simanjuntak (Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral Bappenas), Hariyanto (Ketua APPI) serta Danang Rizky Ginanjar (Staf Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas).

 

Sumber : Bappenas 

 
Banggar DPR-RI Bahas Perkembangan Perekonomian Terkini dan Realisasi APBN 2015-2016
Thursday, 24 March 2016 10:19

 

Banggar DPR RI Bahas Perkembangan Perekonomian

 

JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pada 17 Februari 2016 menggelar rapat yang membahas mengenai Perkembangan Perekonomian Terkini dan Realisasi APBN 2015 & 2016. Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Banggar, Gedung DPR-RI dan dihadiri oleh anggota Badan Anggaran DPR RI dari beberapa fraksi, diantaranya PDI-Perjuangan, Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Nasdem dan Hanura.

Hadir pula Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dan perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas antara lain Sekertaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Imron Bulkin; Deputi Ekonomi Bappenas Leonard VH Tampubolon; Deputi Pendanaan Bappenas Wismana Adi Suryabrata; beserta Staf Ahli Menteri PPN Bidang Ekonomi dan Pembiayaan Bambang Prijambodo.

Rapat yang dipimpin oleh Kahar Muzakir ini bertujuan untuk menjelaskan realisasi dan perkembangan asumsi makro ekonomi dan pendapatan negara yang sangat berubah, yang mana target penerimaan pajak tidak realistis. Selain itu harga minyak yang terus menurun mempengaruhi target penerimaan yang bersumber dari migas. “Terkait dengan hal-hal tersebut kami ingin mendapatkan penjelasan dari Pemerintah terutama jika dikaitkan dengan Pasal 182 UU MD3” ujar Kahar.

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro pun memaparkan bahwa isu terbesar yang berpengaruh pada APBN adalah harga minyak yang sangat rendah. Kemudian pada sesi tanya jawab, beberapa pertanyaan yang diajukan untuk Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro juga ditujukan kepada Kementerian PPN/Bappenas terkait angka pengangguran, angka kemiskinan, dan rasio gini yang tidak memenuhi target karena terus meningkat.

Diharapkan Bappenas dapat mengkaji ulang tiga poin tersebut agar apa yang menjadi keputusan dalam APBN menyangkut angka pengangguran, angka kemiskinan dan termasuk rasio gini dapat dilaksanakan dengan baik. Jika tidak, bisa jadi dianggap melanggar UU APBN.

Di akhir rapat Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyampaikan dua hal diantaranya APBN-P pasti ada, namun hanya menunggu waktu yang tepat. Prospek ekonomi di tahun 2016 pun menjanjikan karena Indonesia merupakan nomor tiga terbaik di dunia dalam pertumbuhan ekonomi.

”Kita punya harapan bahwa kita ingin menghasilkan APBN yang realistis, sekaligus punya daya dorong yang bisa memperbaiki kualitas pertumbuhan itu sendiri. Jadi kami akan upayakan sebaik mungkin dan mudah-mudahan APBN-P yang nanti akan kami ajukan itu dapat menjawab sebagian dari concern Bapak/Ibu. Jadi mudah-mudahan kerjasama yang baik ini bisa berlanjut sampai nanti membahas APBN-P 2017,” pungkas Bambang Brodjonegoro.* 

 

Sumber : Bappenas 

 
Kereta Api Cepat Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
Monday, 15 February 2016 09:30
 
 JAKARTA - Ditemui di kantor Kementerian PPN/Bappenas pada 12 Februari 2016, Bambang Prihartono, Direktur Transportasi Bappenas menginformasikan pengembangan kereta api cepat atau High Speed Rail (HSR) Jakarta-Bandung. Pada intinya dengan adanya Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung,  terjadi pergeseran moda transportasi dari konvensional menuju HSR, sehingga dapat mengurangi kemacetan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Bambang menjelaskan proyek ini telah direncanakan sejak 2008 dan saat itu Bappenas telah melaksanakan studi Pre-FS-HSR Jakarta-Surabaya. Menurut studi tersebut, lokasi stasiun utama  direncanakan di 5 wilayah yaitu Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang dan Surabaya. Dalam Buku II RPJMN 2015-2019 disebutkan perlunya mengembangkan sistem angkutan umum massal modern dan maju dengan orientasi bus maupun rel serta dilengkapi dengan fasilitas alih moda terbaru.

Untuk itu, pada pemerintahan Kabinet Kerja, program kereta api cepat ini difokuskan pada pembangunan tahap pertama dahulu, rute Jakarta-Bandung. Alasannya, pengembangan HSR ditujukan untuk wilayah dengan pendapatan perkapita  yang mencapai US$ 10.000. Untuk 5 tahun ke depan, baik Jakarta maupun Bandung diperkirakan akan mampu mencapai pendapatan di atas nilai tersebut.

“Walaupun namanya cepat, tidak berarti buru-buru dipersiapkan. Bahkan proyek ini sudah disiapkan sejak 2008. Karena dananya cukup besar, kami buat strategi sesuai kajian untuk membangun secara bertahap.  Mengapa dipilih Jakarta-Bandung dulu, karena pertumbuhan ekonomi regional koridor itu luar biasa. Kalau lihat pendapatan perkapita 5 tahun ke depan bisa mencapai US$ 10.000. Tentu daya belinya akan meningkat,” jelas Bambang.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019 yang ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi 5 sampai 6 persen. Menurut Bambang, proyek kereta api cepat dapat mendukung target penurunan biaya logistik hingga tahun 2019 sebesar 6,8 persen, dengan 3 persen berasal dari transportasi darat  dan  menjadi kunci utama (keydriver) pengembangan wilayah di sekitar proyek. Melihat pengalaman China yang sukses mengembangkan HSR Beijing-Shanghai dapat memicu manfaat aglomerasi secara signifikan.

Bambang juga menyebutkan bahwa proyek angkutan umum di empat negara yang telah dia sambangi bukanlah bicara proyek untung, namun menjanjikan keuntungan besar di kemudian hari untuk tahap operasionalnya, termasuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

”Dimana-mana proyek pembangunan angkutan massal adalah proyek rugi. Saya sudah ke empat negara dan melihat. Ini orang suka salah, dikira proyek pembangunan angkutan massal itu bicara proyek untung.  MRT itu awalnya rugi dulu. Tapi yang harus kita lihat proyek kereta api cepat ini sebagai keydriver untuk pengembangan wilayah. Contohnya di China, itu tiap kota yang disambangi langsung tumbuh sekitar 0,06 sampai  1% dari PDB, langsung tumbuh daerahnya,” ujar Bambang.

Pengembangan HSR Jakarta-Bandung saat ini merupakan prioritas untuk mendukung aglomerasi dua kota besar serta pusat-pusat pertumbuhan di antara keduanya. Dalam pengembangannya harus dibangun sejumlah stasiun, baik untuk angkutan penumpang maupun barang yang mendukung potensi ekonomi pada koridor tersebut. Selanjutnya pengembangan kereta cepat hingga Surabaya diteruskan saat pendapatan perkapita Indonesia telah cukup memenuhi standar di atas.

Karena proyek ini memerlukan dana besar, pemerintah Indonesia memutuskan bekerjasama dengan pihak swasta yang kemudian dikelola oelh PT. KCIC (Kereta Api Cepat Indonesia China). Sebab, dana APBN difokuskan untuk pembangunan di luar Jawa, daerah terluar, dan tertinggal. Maka peran pemerintah terhadap proyek ini adalah mempercepat perizinan dan diharapkan dapat memberi jaminan politik juga.

Di akhir pemaparannya Bambang berpesan bahwa PT.KCIC harus cepat bekerja agar proyek ini dapat selesai pada kurun waktu 2015-2019. Pihak swasta tak perlu khawatir, sebab contoh proyek kerjasama swasta yang telah berhasil sudah ada, yaitu pembangunan Jembatan Suramadu yang dilaksanakan dalam dua periode pemerintahan presiden yang berbeda, namun tetap dapat diselesaikan dengan sempurna.*

 

Sumber : Bappenas 

 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 26

Search