Home
Bappenas | Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan
Luncurkan Blue Book 2015, Uni Eropa Perkuat Kemitraan Pembangunan dengan Indonesia
Written by Rahmat Ramadhan   
Wednesday, 06 May 2015 11:30

Kementerian PPN/Bappenas bersama Uni Eropa meluncurkan  laporan tahunan mengenai kerja sama pembangunan Uni Eropa dan Indonesia yang diberi nama Blue Book 2015. Turut hadir dalam acara tersebut, Kuasa Usaha Delegasi Uni Eropa Colin Crooks dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas Wismana Adi Suryabrata, serta pejabat kedutaan besar Belanda, Spanyol, Belgia, Prancis, dan Jerman.

Dalam sambutannya, Deputi Wismana mengatakan bahwa laporan ini merinci bantuan lebih dari 570 juta euro —setara dengan Rp 8,5 triliun— yang digelontorkan Uni Eropa dan negara-negara anggotanya untuk pembangunan di Indonesia pada 2014. Dana tersebut dicairkan untuk bantuan pembangunan dalam beberapa bidang seperti lingkungan dan perubahan iklim sebesar 341 juta euro, pendidikan 36 juta euro, kerja sama perekonomian 65 juta euro, tata kelola pemerintahan 31 juta euro, kesehatan, air dan sanitasi 16 juta euro, serta infrastruktur dan    kesigapan menangani bencana dan ketahanan pangan 81 juta euro.

“Secara kolektif, Uni Eropa dan negara anggotanya adalah donor terbesar di dunia dan telah mengucurkan lebih dari setengah nilai total bantuan globalnya untuk Indonesia pada 2014 lalu,” jelas Deputi Wismana pada peluncuran Uni Eropa Blue Book 2015 di Jakarta, Selasa (5/5).

Merujuk pada Blue Book 2015, Kuasa Delegasi Uni Eropa Colin Crooks memaparkan Uni Eropa dan Indonesia terus meningkatkan kerja sama dalam berbagai sektor strategis seperti pendidikan, perekonomian, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Blue Book 2015 mengedepankan tema Putting People First atau Mengutamakan Masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan dipilihnya 2015 sebagai European Year for Development.       

Selain itu, lingkungan didapuk sebagai subtema besar sebagai fokus Blue Book 2015. “Untuk menunjukkan dan memperkuat kerja sama UE dan Indonesia dalam menanggulangi perubahan iklim, kami  mengangkat tema lingkungan pada peluncuran Blue Book tahun ini,” tutup Colin. 
 
 
 
sumber : Bappenas 
 
Menteri Andrinof Sebut Konferensi Asia Afrika Buka Peluang Perdagangan Indonesia
Written by Rahmat Ramadhan   
Tuesday, 28 April 2015 11:28

Perhelatan Konferensi Asia Afrika (KAA) ke-60 yang digelar di Jakarta dan Bandung pada 19-24 April 2015 baru saja usai. Dalam rangkaian acara yang dihadiri perwakilan berbagai negara tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menyelipkan paparan terkait dampak KAA bagi lahirnya forum kerja sama bisnis, terutamameningkatkan peluang perdagangan Indonesia. Latar belakang kesamaan historis antarnegara akan mempermudah proses kerja sama. KAA akan membuka peluang bagi Indonesia untuk langsung membicarakan kerja sama ekonomi.

Pemerintah kini tengah menyiapkan sumber daya manusia dan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam menjual produk olahan. Pasalnya, Presiden Joko Widodo menegaskan tanah air takkan lagi menjual barang mentah. "Selain itu, Presiden Jokowi juga berpesan untuk mempercepat kemandirian ekonomi, pengolahan mineral, hasil tambang, dan penyelamatan sumber daya alam," papar Menteri Andrinof. 

Menilik sejarah, pemerintah Indonesia telah melaksanakan kerja sama ekonomi dengan negara anggota sejak KAA 1956. Sektor yang menjadi unggulan dalam Kerjasama Selatan-Selatan atau South South Cooperation adalah sektor pertanian, perikanan, kelautan, dan teknologi. Sementara untuk sektor energi, kerja sama yang telah dijalin antara  Afrika Selatan dan Indonesia adalah terkait pembangkit listrik. Kerja sama juga fokus pada pengembangan kooperasi di bidang perternakan melalui program inseminasi buatan pada ternak sapi yang menjadi area kewenangan Kementerian Pertanian.

Kerja sama sektor perikanan dijalin tanah air dengan dua negara, yakni Fiji dan Solomon. Ada pula program-program manajemen dan mitigasi bencana tsunami yang melibatkan lintas kementerian. Dalam melaksanakan kerja sama, Kementerian PPN/Bappenas memastikan rencana dan alokasi program tetap berpedoman pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Lebih lanjut, agendapemerintah yang tak kalah penting pada peringatan KAA adalah upaya untuk memperkuat solidaritas antaranegara yang tergabung dalam KAA, serta meningkatkan kerja sama di berbagai bidang. "(KAA) meningkatkan solidaritas dan kerjasama diantara negara selatan. Kita semua teman dan sahabat," tutup Menteri Andrinof. 
 
 
sumber : Bappenas 
 
Indonesia Luncurkan Pemutakhiran Dokumen Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan 2015-2020
Written by Rahmat Ramadhan   
Monday, 27 April 2015 11:27

Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia merilis pemutakhiran dokumen nasional Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan(IBSAP) 2015-2020, Rabu (22/4). Acara peluncuran tersebut sekaligus menjadi agenda peluncuran buku Kekinian Kehati yang menjadi dasar ilmiah dokumen IBSAP.

Deputi Bidang Sumber Daya dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Endah Murniningtyas menyebutkan dokumen nasional yang menjadi pengganti IBSAP 2003-2020 ini berisi data dan informasi pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati) yang lebih lengkap. “Ini dokumen komprehensif yang ringkas, mudah dimengerti dan harus tetap dilaksanakan,” ungkap beliau.

Tantangan utama dalam menyusun dokumen IBSAP tersebut adalah menghimpun limpahan data hasil riset 174 peneliti, juga sejumlah pihak dari kementerian dan lembaga (K/L), serta lembaga swadaya masyarakat. Selain itu, sumber daya masyarakat berkualitas juga menjadi poin yang penting. Pasalnya, meski Indonesia menyandang status mega biodiversity atau negara dengan diversitas yang besar, jumlah peneliti dinilai cukup minim, hanya sekitar 200 orang.

Peran peneliti sangat dibutuhkan untuk menentukan kehati Indonesia sehingga bisa diklaim sebagai aset negara dan dilaporkan ke forum internasional seperti forum Perserikatan Bangsa-bangsa. Selain itu, hasil riset peneliti juga menaikkan prosentase identifikasi flora dan fauna. Maka, aspek pendidikan calon peneliti juga krusial.

Pemerintah juga harus menyiapkan regulasi yang  berguna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kekayaan kehati Indonesia. Regulasi tersebut juga berlaku bagi pelestarian flora dan fauna. “Jangan sampai mengganggu siklus ekosistem, boleh menjual asal yang ditangkarkan,” tegas Deputi Endah.

Visi terpeliharanya kehati milik Indonesia diwujudkan melalui tiga misi yang mendukung pencapaian pengelolaan kehati 2015-2020, yakni meningkatkan penguasaan kehati Indonesia menjadi milik bangsa, menjadikan kehati sebagai sumber kesejahteraan dan keberlanjutan kehidupan bangsa Indonesia, serta mengelola kehati secara bertanggungjawab demi keberlanjutan kehidupan dunia. 
 
 
 
sumber : Bappenas 
 
Indonesia - Selandia Baru Pacu 4 Prioritas Kerja Sama Bilateral
Written by Rahmat Ramadhan   
Tuesday, 21 April 2015 11:25

Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menerima kunjungan Duta Besar Selandia Baru Trevor Donald Matheson di Kementerian PPN/Bappenas, Jum’at (17/4). Pertemuan tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Wismana Adi Suryabrata dan Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Endah Murniningtyas.

Ada 4 fokus pembahasan antara Dubes Trevor dan Menteri Andrinof terkait kerja sama bilateral antar kedua negara. Pertama, soal energi terbarukan, Dubes Trevor mengisahkan perbincangan sebelumnya dengan Presiden Joko Widodo. “Beliau menunjukkan ketertarikan lebih pada energi terbarukan Selandia Baru, khususnya geotermal,” ujarnya.

Kementerian PPN/Bappenas menegaskan implementasi teknologi geotermal harus sesuai dengan ketersediaan energi di wilayah yang dibidik. Daerah yang disasar juga harus dikategorikan sebagai lokasi yang membutuhkan teknologi tersebut. “Tak hanya geotermal, sumber lain seperti energi angin juga kami telaah,” ungkap Endah.

Kedua, terkait agrikultur dan peternakan, Selandia Baru ingin meningkatkan kerja sama dengan berpedoman pada stabilitas dan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Selain itu, wacana mengekspor sapi hidup Selandia Baru untuk diternakkan di tanah air juga mencuat. “Ini bukan hanya soal mengimpor sapi hidup, tetapi sekaligus melatih peternak,” tutur Dubes Trevor.

Menteri Andrinof mengungkap fakta bahwa Kementerian PPN/Bappenas telah menempatkan agrikultur dan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan sebagai prioritas dalam rencana pembangunan Indonesia. “Kami juga akan membangun 100 technopark untuk mengenalkan teknologi di agrikultur,” pungkas beliau.

Ketiga, di bidang pendidikan, Dubes Trevor mengajak masyarakat Indonesia untuk menuntut ilmu di Selandia Baru. Saat ini, program beasiswa untuk negara anggota ASEAN tengah dibuka. Ada 50 beasiswa untuk Indonesia di antara 400-500 pelamar. “Yang patut digaris bawahi dari setaip pembangunan adalah pendidikan, tanpanya kita tak dapat meraih apa-apa,” tandasnya.

Keempat, Selandia Baru juga menekankan pentingnya kerja sama terkait manajemen risiko bencana. Sebelumnya, Dubes Trevor telah bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membahas lebih lanjut mengenai langkah tanggap bencana.

Selain keempat poin di atas, aspek kerja sama yang juga akan ditingkatkan adalah turisme. Bentang alam tanah air tentu membuat Indonesia memiliki destinasi berlimpah.  “Indonesia punya potensi bagi  ekowisata,” tutup Dubes Trevor. 
 
 
 sumber : Bappenas 
 
Kementerian PPN/Bappenas Gelar Forum Konsultasi Publik Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016
Written by Rahmat Ramadhan   
Friday, 10 April 2015 11:23

(Jakarta, 9/4) Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago membuka Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016.  Dalam sambutannya, Menteri Andrinof mengingatkan, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJMN) 2015—2019, pembangunan harus mengedepankan kepentingan publik.  “Hakikat pembangunan pada dasarnya merupakan peningkatan hidup kualitas manusia dan masyarakat,” papar Menteri Andrinof.

Namun, dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah  tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada curah saran dan ide dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) dan organisasi  masyarakat sipil. Pasalnya, pembangunan tidak boleh dimonopoli satu atau dua pihak stakeholders, baik pemerintah maupun swasta karena bisa melahirkan pihak subordinat dan berujung pada arah pembangunan yang tidak diharapkan.

Oleh karena itu, Menteri Andrinof berharap agar para peserta Forum Konsultasi Publik mampu memberikan ide dan saran dengan hubungan kesetaraan yang setara. Ketiadaan hierarki antara OMS dan pemerintah akan menghasilkan penajaman mendalam atas RPJMN sehingga RKP 2016 terencana dengan baik.

Tak kurang dari 150 organisasi masyarakat sipil (OMS) ikut ambil bagian dalam Forum Konsultasi Publik. Lebih lanjut, Menteri PPN/Kepala Bappenas mengutarakan pembangunan infrastruktur dipilih sebagai prioritas sesuai tema RKP 2016, yakni  "Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas". Tema yang berpayung pada RPJMN 2015—2019 tersebut sengaja dikedepankan karena infrastruktur merupakan hal esensial untuk pembangunan yang bermuara pada perekonomian pro masyarakat.

Menteri Andrinof mengungkap komitmen pemerintah untuk mewujudkan pembangunan inklusif tercermin dari komitmen untuk membangun infrastruktur, di antaranya infrastruktur jaringan jalan dan jembatan, energi dan  pengadaan listrik. "Tanpa pembangunan infrastruktur listrik, pemerintah tidak dapat memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat," ungkap Menteri Andrinof.

Saat ini, pemerintah terus berupaya untuk keluar dari negara defisit listrik menjadi surplus listrik. Sebab, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mumpuni, peran listrik menjadi penting karena dibutuhkan untuk industri, manufaktur, dan bidang usaha lainnya. Selain itu, Indonesia juga berjuang untuk lepas dari predikat negara dengan konsumsi listrik per kapita paling rendah se-Asia Tenggara.

Sementara, pembangunan infrastruktur energi fokus pada pengelolaan sumber daya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Alokasi dana untuk belanja energi akan ditingkatkan untuk mendorong berkembangnya pelbagai industri, termasuk industri skala kecil dan rumah tangga. Namun, dalam praktiknya, energi harus dikelola dan diawasi dengan ketat agar tak mencederai kepentingan masyarakat. “Sumber energi harus digunakan untuk menghasilkan listrik, bukan untuk dijual mentah-mentah,” tegas beliau.

Dus, Menteri Andrinof juga meminta semua pihak untuk berperan serta dalam mencegah eksploitasi sumber daya alam yang hanya digunakan untuk menambah keuntungan segelintir pihak. Karenanya, pembangunan sarana dan prasarana yang hanya untuk menguras sumber daya alam mentah, menumpuknya di pelabuhan, dan mengirimnya ke negara lain, harus dihentikan tanpa terkecuali.

Poin penting lain, pemanfaatan sumber daya alam harus berprinsip ramah lingkungan dengan memaksimalkan peran teknologi. “Mari kita gerakkan ekonomi yang non ekstraktif, fokus pada industri, manufaktur, dan pengolahan,” tutur Menteri Andrinof.

Dalam kesempatan Forum Konsultasi Publik, Menteri Andrinof berkesempatan membuka dialog dengan para peserta. Ke depan, meski pertemuan tatap muka merupakan hal yang penting, menteri berharap frekuensi forum dapat meningkat dengan pemanfaatan teknologi situs internet yang sudah disiapkan, https://konsultasi-publik.bappenas.go.id.

Lewat diskusi daring, para pihak dapat membahas RKP 2016 dengan lebih komprehensif. “Situs dirancang sebagai media komunikasi dengan Bappenas dan OMS sepanjang tahun,” tutup Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Bappenas Dida Haryadi Salya.* 
 
 
sumber : Bappenas 
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Page 1 of 9

Search