|
Written by fauzan
|
|
Thursday, 03 March 2011 13:16 |
|
Rabu (02/03), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas telah melaksanakan acara penandatanganan dokumen kesepakatan ‘Addendum to the Indonesian-Spanish Financial Cooperation Program’ antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Spanyol. Pada kesempatan ini pihak penandatangan dari Pemerintah Indonesia adalah Bappenas yang diwakili oleh Sesmen PPN/Sestama, Ir. Syahrial Loetan, MCP, dan Kemenkeu yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan, Dr. Rahmat Waluyanto. Pihak pemerintah kerajaan Spanyol diwakili oleh HE. Alfredo Bonet Baiget, Secretary General for Foreign Trade, Ministry of Trade, Industry, and Tourism. Bertindak sebagai saksi adalah Wakil Menteri PPN, Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, yang sekaligus mewakili Menteri PPN yang saat ini sedang mengadakan kunjungan kenegaraan ke Australia. Sebelum diadakan penandatangan di Ruang Rapat Menteri, diadakan pertemuan di Ruang Tamu Menteri antara Wamen PPN, Sesmen PPN, dan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Kemenkeu dengan HE. Alfredo Bonet Baiget, yang didampingi oleh antara lain HE Rafael Conde de Saro, Duta Besar Spanyol untuk Indonesia.
Setelah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wamen PPN atas kesediaan untuk meluangkan waktu, HE Alfredo Bonet Baiget mengatakan bahwa ia datang ke Indonesia beserta delegasi yang terdiri dari para pengusaha besar Spanyol, yang bergerak di bidang antara lain transportasi dan energi. HE Alfredo Bonet Baiget menambahkan bahwa tadi pagi telah dilaksanakan suatu seminar antara para pengusaha Spanyol tersebut dengan para pengusaha Indonesia yang berlangsung di Hotel Mulia. HE Alfredo melanjutkan bahwa sampai sekarang jumlah investasi Spanyol di Indonesia masih relative rendah. Karenanya, ia mengharap kedatangannya beserta delegasi akan dapat meningkatkan investasi Spanyol di Indonesia. Katanaya,” we are here to consolidate our cooperation with Indonesia”. Dalam kaitan ini jugalah diadakan acara penandatanganan dokumen ‘Addendum to the Indonesian-Spanish Financial Program’ hari ini. HE Alfredo mengatakan bahwa kegiatan kerja sama ini agak terhambat oleh penghentian sementara alokasi dana anggaran Spanyol yang terkena dampak krisis finansial global dan krisis defisit anggaran beberapa negara anggota EU, antara lain Spanyol. Namun, katanya, semua telah dibenahi kembali dan sejak Januari 2011 semua kegiatan kerja sama dengan Indonesia telah dimulai kembali.
Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan bahwa Presiden SBY meyakini bahwa Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dari yang sebelumnya sekitar 6 persen menjadi antara 7 sampai 10 persen. Dalam kaitan ini, Wamen PPN mengatakan bahwa Presiden SBY telah menggagas Master Plan Ekonomi Untuk Mengakselerasi dan Memperluas Pembangunan Ekonomi. Untuk ini, Wamen PPN mengatakan bahwa Indonesia memerlukan peningkatan investasi dari dalam negeri maupun dari luar nenegeri, termasuk dari Spanyol.
Mengenai ‘Addendum to the Indonesian-Spanish Financial Program’ yang ditandatangani hari ini, HE Rafael Condo de Saro mengatakan bahwa kesepakatan ini merupakan hasil negosiasi yang sangat produktif antara kedua belah pihak. Beberapa aspek penting yang telah ditambahkan menyangkut klausul penjaminan komponen hibah yang minimal 35 persen pada pinjaman campuran Spanyol, dan klausul keselarasan syarat pinjaman mengenai suku bunga agar sesuai dengan CIRR (Commercial Interest Reference Rate) sebagaimana telah ditentukan oleh OECD dan EU.
Dengan telah ditandatanganinya Addendum tersebut pada hari ini, maka kegiatan kerjasama ekonomi Indonesia-Spanyol telah mempunyai landasan hukum yang lebih mantap yang antara lain akan tercermin pada beberapa proyek, seperti ‘Water Scale Treatment Plants for Emergency Relief’ yang akan dilaksanakan Kementerian PU dan proyek ‘Wind Farming Electricity Development for Border Areas and Remote Islands’, yang akan dilaksanakan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, telah dapat memasuki tahap persiapan pelaksanaan.
|
|
Written by egi
|
|
Thursday, 24 February 2011 14:25 |
 Jakarta, 14 Februari 2011 – Country Programme Action Plan (CPAP) antara Pemerintah Indonesia dengan United Nations Development Programme (UNDP), United Nations Children’s Fund (UNICEF), dan United Nations Population Fund (UNFPA) untuk periode 2011-2015 telah ditandatangani di Bappenas. Penandatanganan bersama ini sekaligus menjadi peresmian bagi kesepakatan lima-tahun antara Pemerintah Indonesia dan tiga lembaga PBB dalam rangka mencapai agenda pembangunan yang sejalan dengan kebutuhan dan prioritas nasional.
Dalam sambutannya, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas menyampaikan bahwa seiring dengan peningkatan status Indonesia sebagai Middle Income Country dan sebagai salah satu anggota G-20, diperlukan adanya peningkatan kemitraan strategis dalam kerangka pembangunan. Disamping itu, dokumen CPAP yang ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dan tiga lembaga PBB tersebut telah selaras dengan RPJMN 2010-2014, serta UNPDF 2011-2015.
CPAP antara Pemerintah dan UNDP berupaya memperkuat mekanisme pemerintahan yang demokratis untuk meingkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pelayanan publik dalam rangka mempromosikan partisipasi penuh dari kelompok yang terpinggirkan dan peremupan dalam proses pengambilan keputusan. Untuk melindungi generasi masa depan, UNDP berupaya untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam adaptasi dan mitigasi dari efek perubahan iklim.
CPAP antara Pemerintah Indonesia dan UNFPA mengikuti mandat UNFPA global serta keunggulan komparatif sebagai lembaga multilateral yang terdepan dalam bidang populasi dan kesehatan reproduksi. Program-program dalam CPAP akan mendukung Indonesia untuk mencapai tujuan dalam rencana pembangunan nasional, MDG dan Konferensi Internasional untuk Program Aksi Populasi dan Pembangunan (ICPD POA).
CPAP Pemerintah Indonesia dan UNICEF difokuskan kepada penguatan langkah-langkah dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) yang setara bagi anak dan kaum perempuan. Tiga elemen kunci yang mendukung langkah-langkah tersebut – menghasilkan bukti yang kuat untuk mendukung kebijakan ramah-anak yang dapat mengurangi kesenjangan dan memperkuat belanja sosial masyarakat, mengembangkan kapasitas institusi yang relevan untuk menyediakan serta mendorong akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, dan memperkuat kapasitas Pemerintah dalam merespon dan mengurangi risiko bencana. |
|
Written by Administrator
|
|
Friday, 17 December 2010 15:00 |
Jakarta - Utang pemerintah Indonesia hingga November 2010 tercatat sebesar Rp 1.652,31 triliun. Jumlah ini menurun Rp 12,12 triliun dibandingkan pada Oktober 2010 yang mencapai Rp 1.664,43 triliun.
Namun jumlah utang ini tetap lebih besar dibandingkan dengan akhir 2009 yang sebesar Rp 1.590,66 triliun.
Jika dihitung dengan denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah pada akhir November 2010 mencapai US$ 183,33 miliar, turun dibandingkan Oktober 2010 yang sebesar US$ 186,43 miliar. Namun tetap naik dibandingkan akhir 2009 yang sebesar US$ 169,22 miliar.
Demikian data yang dirilis Ditjen Pengelolaan Utang Kemenkeu yang dikutip detikFinance, Kamis (9/12/2010).
Utang tersebut terdiri dari pinjaman US$ 65,67 miliar dan surat berharga US$ 117,65 miliar. Dengan menggunakan PDB Indonesia yang sebesar Rp 6.253,79 triliun, maka rasio utang Indonesia tercatat sebesar 26%.
Sementara rincian pinjaman yang diperoleh pemerintah pusat hingga akhir Nocember 2010 adalah: - Bilateral : US$ 41,28 miliar
- Multilateral: US$ 21,33 miliar
- Komersial : US$ 3,01 miliar
- Supplier : US$ 60 juta.
|
|
 NUSA DUA, KOMPAS.com — Pemerintah mengakui pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur yang dikerjasamakan pemerintah dengan swasta (public private partnership/PPP) mengalami kesulitan pendanaan menyusul krisis ekonomi global. Karena itu, diperkirakan upaya pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur bakal terhambat.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Dedy Supriadi Priatna di sela Sidang Tahunan Asian Development Bank (ADB) ke-42 di Nusa Dua Bali, Selasa (5/5). "Iya, kami memang kesulitan itu. Karena itu kita harus lebih atraktif dalam PPP ini," kata Dedy. Ia mengatakan, krisis finansial global menyebabkan kapasitas permodalan investor mengalami penyempitan. Selain itu, kesulitan bertambah dengan makin ketatnya kompetisi negara-negara dalam menarik pendanaan proyek-proyek infrastruktur masing-masing. "Kapasitas pendanaan makin menyusut dan harus berebut dengan negara lain," tuturnya. |
|
|
