Home
Bappenas | Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan
Rapat Dengan Komisi XI Bahas Rencana Kerja Dan Anggaran Bappenas Tahun 2017
Thursday, 22 September 2016 09:49

JAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P. S. Brodjonegoro mengikuti Rapat kerja Komite XI DPR-RI dengan agenda membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2017 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Komite XI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa (13/9).

Dalam rapat itu Menteri Bambang memaparkan beberapa hal: (1)Tugas dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas; (2) Kinerja Program Tahun 2015 dan Perkembangan Pelaksanaan Program Tahun 2016; dan (3) Rencana Kerja Tahun 2017 terkait Rencana Pelaksanaan Program dan Pagu Anggaran 2017.

Tugas Kementerian PPN sesuai Perpres No.65/2015 yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sementara tugas Bappenas sesuai Perpres No.66/2015 dan perubahan nya Perpres No.20/2016 adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Kementerian PPN/Bappenas antara lain Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional; Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Nasional; serta Dukungan Perencanaan Pembangunan Nasional. Adapun dalam pelaksanaan program tahun 2016 telah dilakukan inovasi perencanaan melalui pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial, serta perencanaan pembangunan yang lintas sektor (lintas Kementerian/Lembaga) yang berorientasi pada prioritas nasional Nawacita.

“Pembangunan dalam Nawacita berbasis kewilayahan, setiap kegiatan memiliki lokasi yang jelas kordinatnya, juga adanya keterkaitan lokasi dalam mencapai sasaran program prioritas dan distribusi kegiatan antarwilayah. Kemudian manusia dan masyarakat sebagai fokus pembangunan yang inklusif,” jelas Menteri Bambang.

Selain itu inovasi dalam dukungan proses perencanaan dan penyusunan RKP 2017 yaitu dengan pelaksanaan Musrenbang regional di daerah dan keterlibatan Bappenas pada Musrenbangprov sejak pra-Musrenbangprov juga optimalisasi pemanfaatan IT. “Optimalisasi ini berupa Sistem Informasi Multilateral (SIMU) yang terintegrasi dalam e-Musrenbangnas, juga Musrenbang virtual yang rancangannya terpublikasi dalam website,” ujar Menteri Bambang.

Dalam pelaksanaan Program tahun 2016 juga dilakukan penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2015-2019 melalui pendampingan penyusunan RPJMD. Sehingga perencanaan pembangunan dan penyusunan RKP 2017 diharapkan memberi hasil yang maksimal. Penguatan kemampuan perencanaan pemerintah daerah masih menjadi fokus Bappenas yang ditempuh dengan penguatan kapasitas SDM Perencana di daerah melalui pendidikan dan pelatihan gelar, non gelar dan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Peningkatan peran dalam Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular (KSST) pun masih menjadi penugasan rutin bagi Bappenas. Selain Penugasan Rutin, Kementerian PPN/Bappenas menerima 10 penugasan khusus antara lain: (1) Harmonisasi dan Simplifikasi Peraturan Perundangan; (2) Pembiayaan investasi non APBN (PINA); (3) Menginisiasi kebijakan satu data nasional; (4) Koordinasi kegiatan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS); (5) Koordinasi Percepatan Pembangunan Papua; (6) Koordinasi SDGs dan ICCTF; (7) Penyusunan Visi Pembangunan Indonesia 2045 dan 2085; (8) Koordinasi Kebijakan Satu Kartu Bantuan Pemerintah kepada Masyarakat; (9) Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; dan (10) Koordinasi Penyusunan Aksi Open Government Program (OGP).

Para anggota Komisi XI DPR-RI mempertanyakan peran Kementerian PPN/Bappenas tahun 2017 sebagai Executing Agency dalam pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri. Menteri Bambang menjelaskan, Bappenas menjadi executing agency untuk program Beasiswa Pendidikan Gelar dan Non-Gelar yaitu SPIRIT dan PHRD IV. Selain itu untuk program pembangunan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan pembangunan tujuan nasional berkelanjutan (Sustainable Development Goals-SDGs). 

Menteri Bambang juga menegaskan penjelasan Money Follow Program sebagai pendekatan perencanaan yang fokus pada program dan kegiatan prioritas nasional serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Implikasi penerapan Money Follow Program yaitu kenaikan alokasi anggaran pada K/L tertentu sesuai dengan prioritas nasional. []

 Sumber: BAPPENAS 

 
Rapat Kerja Dengan Komite IV DPD RI Bahas Target Pembangunan 2017
Thursday, 22 September 2016 09:45
 

JAKARTA - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P. S. Brodjonegoro dan beberapa deputi di Kementerian PPN/Bappenas mengikuti rapat kerja mengenai Target Pembangunan 2017 dengan komite IV DPD RI di ruang rapat komite IV DPD RI pada (05/09/2016). Rapat kerja tersebut dipimpin langsung oleh ketua komite IV DPD RI Ajiep Padindang.

Isu dan tantangan pembangunan saat ini karena rendahnya harga komoditas dan lemahnya perekonomian global sehingga daya serap tenaga kerja relatif rendah dan kemiskinan yang turun melambat. Menurut Menteri Bambang sasaran pembangunan untuk menghadapinya antara lain dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT), mengurangi kemiskinan, meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) dan mengurangi ketimpangan.

“Arah kebijakannya kita harus mendorong aktivitas ekonomi untuk menghasilkan kesempatan kerja dan usaha yang lebih luas. Terutama untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Kedua, pengembangan kegiatan ekonomi produktif. Khusus untuk ketimpangan dan kemiskinan dilakukan perluasan pelayanan dasar bagi penduduk kurang mampu. Kemudian yang sangat relevan, penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif. Salah satu yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan adalah program bantuan terhadap masyarakat miskin kita yang makin diperbagus kualitasnya, makin tepat sasaran dan akan terus up to date datanya,” jelas Menteri Bambang.

Dalam kesempatan itu Menteri Bambang juga memaparkan kembali mengenai RKP 2017 sebagai panduan bagi pembangunan nasional setahun ke depan. Sekaligus menekankan implementasi pendekatan Money Follow Program sebagai pendekatan perencanaan yang fokus pada program atau kegiatan prioritas nasional serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Dalam RKP 2017 dengan pendekatan holistik-tematik, terintegrasi dan spasial ini terdapat 23 Prioritas Nasional, 88 Program Prioritas Nasional dan 1.171 Kegiatan Prioritas Nasional. Menteri Bambang menjelaskan, “Maksud dari pendekatan perencanaan pembangunan holistik-tematik yaitu penanganan dilakukan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas. Terintegrasi artinya terbentuknya keterpaduan seluruh kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas nasional.”

Lanjutnya, “Sedangkan spasial yaitu kegiatan prioritas direncanakan berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan di lapangan. Selain itu menurut arahan presiden setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L yang dipimpinnya serta anggaran negara harus berorientasi manfaat  untuk rakyat.”

Mengenai program pembangunan 2017, Menteri Bambang menjelaskan beberapa program penting antara lain: (1) Program peningkatan akses pelayanan dasar untuk menurunkan keparahan kemiskinan; (2) Program bantuan sosial dan subsidi untuk mengurangi kedalaman kemiskinan; (3) Pengembangan ekonomi produktif; (4) Program penyerapan tenaga kerja melalui pembangunan infrastruktur; (5) Program peningkatan iklim investasi, iklim usaha, dan peningkatan kualitas tenaga kerja; serta (6) Pendekatan DAK (Dana Alokasi Khusus) “penugasan” sebagai instrumen peningkatan pelayanan dasar dan pendorong ekonomi produktif. []
 
Sumber: BAPPENAS 
 
 
 
Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Tahun 2016
Written by Robby   
Monday, 08 August 2016 08:44

Penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dilakukan sesuai ketentuan Pasal 77 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2011. Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN ditujukan untuk memberikan gambaran perkembangan pencapaian output kegiatan, dan realisasi penyerapan anggaran selama satu triwulan berjalan. Selain itu, laporan ini juga memberikan informasi mengenai identifikasi permasalahan, rencana tindak lanjut, dan evaluasi pelaksanaan  kegiatan PHLN. Sebagai bahan pembelajaran bagi pelaksanaan kegiatan PHLN secara lebih luas, beberapa contoh pembelajaran (lesson learned) dan replikasi kegiatan PHLN juga disampaikan dalam laporan ini.

 

Download Dokumen:

 

 
Temu Wicara Wakil Presiden RI Dengan Jajaran Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas Bahas Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
Friday, 15 July 2016 08:28

 JAKARTA – Pada Jumat (24/6) diselenggarakan Temu Wicara Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dengan Menteri dan Jajaran Pimpinan Eselon I dan II Kementerian PPN/Bappenas di Ruang Rapat Utama Bappenas. Kunjungan Wapres RI kali ini mendiskusikan berbagai perkembangan terbaru tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016, dan terutama membahas RKP 2017.

Seperti diketahui, saat ini tengah berlangsung pembahasan APBNP sehingga pemerintah duduk bersama untuk membahas RKP 2016 dan dampak dari perubahan APBNP terhadap pelaksanaannya. Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menuturkan bahwa Wapres juga ingin mengetahui perubahan-perubahan yang telah dilakukan Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan yang lebih komprehensif dengan prinsip holistik, tematik, terintegratif dan spasial juga pendekatan anggaran money follow program.

“Pemerintah menyadari peran Bappenas perlu diperkuat kembali. Setahun lalu, Presiden dan Wapres telah meminta Bappenas membenahi diri sehingga dapat melaksanakan fungsi perencanaan lebih baik lagi. Oleh sebab itu, Wapres ingin mendapat info langsung mengenaiupdate perencanaan pembangunan khususnya untuk RKP 2017. Kemudian, memastikan apakah perencanaan telah realistis atau masih ada yang perlu dilengkapi lagi,” jelas Menteri Sofyan.

Selain itu, Menteri Sofyan menyebutkan dalam rapat tersebut Wapres juga menegaskan kembali arahan Presiden RI Joko Widodo untuk memperkuat peran Bappenas dalam perencanaan pembangunan nasional. Salah satunya, menekankan fungsi Bappenas untuk memastikan anggaran pembangunan harus sesuai dengan output sehingga kualitas hasil pembangunan dapat meningkat sesuai dengan anggaran setiap tahunnya.

Sebelumnya, penguatan peran Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaksanaan RKP Tahun 2017, terutama dalam perencanaan dan penganggaraan telah dibahas dalam Rapat Kerja di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 6 Juni 2016 lalu. Aturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang dibuat untuk menguatkan peran tersebut sedang digodok dan ditargetkan rampung pada pertengahan Juli 2016 mendatang.

 

 
Perpres No.45 Tahun 2016 Tentang RKP Tahun 2017
Monday, 30 May 2016 08:09

 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka RKP 2017 memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, dan lintas wilayah serta kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.[]

 

 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 28

Search