Home
Bappenas | Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan
Courtesy Call Duta Besar Uni Eropa
Monday, 21 October 2013 10:56

Kamis (17/10) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, telah menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) dari His Excellency (HE) Olof Skoog, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia. Pada pertemuan ini Menteri PPN didampingi oleh Ir. Wismana Adi Suryabrata, MIA, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan. Pertemuan ini diadakan di Ruang Tamu Menteri dan berlangsung dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 09.35 WIB.

HE Olof Skoog menjadi Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia sejak tanggal 1 September, 2013. Sebelumnya HE Skoog merupakan Permanent Chair of the EU’s Political and Security Committee (PSC), yang bertugas untuk mengkoordinir keseluruh 27 anggota EU dalam membuat langkah cepat dalam merespons berbagai krisis politik dan keamanan di setiap pelosok dunia. Mr. Skoog juga pernah menjabat sebagai Duta Besar Swedia di Kolombia, Ekuador, Panama, dan Venezuela.

HE Olof Skoog menyampaikan kepada Menteri PPN bahwa UE mempunyai komitmen untuk melanjutkan berbagai kerjasama pembangunan dengan Indonesia yang sudah ongoing, seperti di bidang pendidikan. Dimasa yang akan datang UE juga akan memperluas kerjasama pembangunan, khususnya untuk pendidikan di daerah-daerah yang belum cukup berkembang dan khususnya pendidikan untuk anak didik perempuan. Menurutnya, UE juga akan meningkatkan kerjasama di bidang penurunan tingkat kemiskinan dan upaya mengatasi dampak perubahan iklim. Selain ini, dalam jangka yang lebih panjang, UE juga ingin mengupayakan langkah-langkah untuk lebih memperlancar hubungan perdagangan antara Indonesia dan UE. Hal ini terutama karena menurut HE Skoog  Indonesia dan Asia merupakan sumber pertumbuhan dunia utama di masa yang akan datang.

Menteri PPN menyampaikan bahwa Indonesia dalam rangka mencapai MDGs telah banyak berhasil, kecuali dalam upaya untuk menurunkan maternal mortality rate yang masih sedikit off-track. Menteri PPN juga mengatakan bahwa Presiden RI, sebagai anggota Panel of Eminent Persons, yang diangkat oleh Secretary General of the United Nations sangat berperan dalam mempersiapkan rancangan program United Nations Post-MDG 2015. Menteri PPN menambahkan bahwa Indonesia juga sangat berperan dalam forum Post Busan Global Partnership for Economic Development Cooperation, dalam mana Menteri PPN menjadi anggota Steering Committee bersama dengan Menteri Ongzi Okonyo Iwiela dari Nigeria dan Menteri Justine Greening dari UK.  Indonesia juga aktif berperan dalam program Knowledge Sharing dalam rangka South-South and Triangular Cooperation

Menteri PPN melanjutkan bahwa kegiatan kerjasama pembangunan Indonesia sesuai dengan RPJMN 2005-2025 dan RPJMN 2010-2014. Menteri menjelaskan kepada HE Skoog bahwa tahun 2014 merupakan tahun terakhir pelaksanaan tugas Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Dalam kaitan ini, diharapkan bahwa pemerintahan baru yang akan melaksanakan RPJMN 2015-2019 dapat memelihara keberlanjutan berbagai hasil kegiatan kerjasama pembangunan yang selama ini telah dicapai.

 

(Sumber: Biro Humas Bappenas)
 
Delegasi Bangladesh Berbagi Pengalaman Tentang Reformasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran
Monday, 21 October 2013 10:50

Rabu (09/10) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas telah menerima kunjungan Delegasi Kementerian Keuangan Bangladesh, yang dipimpin oleh  Mr. Ranjit Kumar Chakraborty, dan terdiri dari 14 anggota delegasi terdiri dari antara lain Mr. Dilip Kumar Podder, Deputy Comptroller of the Office of the Comptroller and Audit General (OCAG), Md. Nazrul Islam, Deputy Chief of the Planning Commission, dan Md. Jafor Ahmed Khan, Joint Director of the Bangladesh Bureau of Statistics. Menyertai delegasi adalah HE Nazmul Quaunine, Duta Besar Bangladesh untuk Indonesia. Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas dalam hal ini diwakili oleh Ir. Slamet Soedarsono, MPP, Inspektur Utama, yang disertai antara lain Dr. Prasetijono Widjojo, MA, Deputi Bidang Ekonomi, Drs. Syafril Basir, MPIA, Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, dan Drs. Thohir Afandi, Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan. Pertemuan diadakan di Ruang Serba Guna 1-2, dan berlangsung dari pukul 09.10 sampai dengan pukul 10.35 WIB.

Menurut Mr. Ranjit Kumar Chakraborty, tujuan kunjungannya ke Bappenas adalah untuk bertukar pengalaman dengan Indonesia tentang pelaksanaan program reformasi sistem perencanaan dan penganggaran berdasarkan prinsip-prinsip Performance Based Budgeting, Unified Budgeting, dan Medium-Term Expenditure Framework, yang sedang diterapkan dibanyak negara seperti Indonesia dan Bangladesh tidak terkecuali negara-negara maju seperti Australia. Pada kunjungan ke Bappenas ini delegasi Bangladesh ingin secara khusus mengetahui pelaksanaan auditing dalam rangka sistem PBB tersebut.

Dr. Slamet Soedarsono, MPP, terlebih dahulu menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia menerapkan  sistem pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal terdiri dari 3 lini, yaitu lini ke-1 oleh satuan kerja di setiap kementerian, lini ke-2 oleh Inspektur Jenderal kementerian yang bersangkutan, dan lini ke-3 oleh BPKP yang meliput pengawasan strategis setiap kementerian. Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh BPK yang melapor hasil pengawasannya kepada DPR.

Drs. Syafril Basir menjelaskan bahwa reformasi perencanaan dan penganggaran Indonesia merupakan bagian dari upaya untuk melaksanakan Performance Based Budgeting (PBB) dan Medium-Term Expenditure Framework (MTEF), dan meliputi langkah-langkah untuk menyatukan pengeluaran pembangunan dan pengeluaran rutin (Unified Budgeting), serta menyesuaikan semua program dan kegiatan agar serasi dengan masing-masing output and outcome performance indicatorsnya.

Pada sesi tanya&jawab dan diskusi, beberapa isue yang diangkat adalah :  reformasi perencanaan dan penganggaran berdasar PBB ini memang memerlukan waktu yang lama karena menyangkut perubahan kultural/mindset penyelenggara dari yang sebelumnya hanya mengurusi input ke output dan outcome; suatu masalah yang harus diatasi oleh setiap negara yang menerapkan PBB adalah bagaimana menetapkan penalty bagi penyelenggaraan yang tidak efisien; dan bagaimana menentukan performance indicators (secara kuantitas dan kualitas) yang efektif untuk seluruh kegiatan dan program menuju sasaran pembangunan secara sektoral, regional dan nasional. Kesimpulan umum yang dicapai adalah bahwa sistem PBB tidak ada yang ‘one size fits all’ mengingat beragamnya tahap pembangunan dan kondisi antar negara yang ingin menerapkannya.

 

 

(Sumber: Biro Humas Bappenas)
 
Delegasi Parlemen Jepang Tentang Perkembangan ODA
Friday, 20 September 2013 13:36

Jumat (13/09) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas telah menerima kunjungan kehormatan delegasi Parlemen Jepang yang terdiri atas Mr. Mahasito Fujikawa, Member of the House of Councillors, sebagai kepala delegasi, dan para anggota delegasi yang terdiri atas Ms Tomoko Tamura, Member of the House of Councillors, Mr. Kunihiko Muroi, Member of the House of Councillors, Mr. Yasufumi Okadome, Chief Researcher, Research Office of the Standing Committee on Foreign Affairs and Defense, House of Councillors, Mr. Yuzuru Sakuma, Assistant Director Fifth Division, Committees Department, House of Councillors, dan Mr. Nobuhuro Yamagoshi, Researcher at the Research Office of the Standing Committee on Land and Transport, House of Councillors. Delegasi Parlemen ini disertai pejabat dari Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, yang terdiri atas Mr. Shigeru Ushio,  Mr. Yasuhiro Nagasaka, dan Mr. Daiki Yokoyama, masing-masing sebagai Minister, First Secretary, dan Second Secretary of the Embassy of Japan in Jakarta. Juga menyertai delegasi adalah Mr. Atsushi Sasaki, Chief Representative of JICA Indonesia. Pada kunjungan ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas diwakili oleh Ir. Wismana Adi Suryabrata, MIA, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, dan Dr. Ir. Dedy Supriadi Priatna, MSc., Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, yang disertai oleh Dr. Bambang Prihartono, Direktur Transportasi. Pertemuan diadakan di Ruang Rapat Menteri dan berlangsung dari pukul 10.00 sampai dengan pukul 11.30 WIB.

 

Mr. Mahasito Fujikawa, menyampaikan bahwa tujuan kunjungannnya adalah untuk mengetahui pandangan pemerintah Indonesia tentang alokasi dana ODA Jepang selama ini. Menurutnya,  para anggota Parlemen Jepang, ingin mengetahui seberapa jauh  dana ODA telah meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Mr. Mahasito selanjutnya mengatakan, bahwa kedepan, Parlemen Jepang, menganggap bahwa dana ODA untuk Indonesia akan semakin membesar jumlahnya. Hal ini, menurutnya, karena diperkirakan hubungan dagang dan investasi antara Indonesia dan Jepang akan semakin meningkat. Dengan demikian diharapkan agar alokasi dana ODA untuk infrastruktur, khususnya pelabuhan akan dapat melancarkan kegiatan ekspor Indonesia ke Jepang dan sekaligus melancarkan kegiatan impor Indonesia dari Jepang. Peningkatan alokasi ODA ini juga diharapkan untuk pembangunan sarana dan prasaran energi/listrik di Indonesia yang akan meningkatkan kapasitas pembangkit listrik Indonesia pada umumnya dan melancarkan kegiatan swasta Jepang di Indonesia sehingga akan terhindar ‘bottleneck’ kekurangan pasok listrik yang kebutuhannya diperkirakan akan terus meningkat dimasa yang akan datang.

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan mengatakan bahwa pemanfaatan ODA melalui program pembangunan selalu sesuai dengan RPJMN sehingga dengan sendirinya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana mengharapkan agar syarat pinjaman lunak, khususnya yang menyangkut jangka waktu pinjaman agar dapat menjadi lebih panjang. Selain itu diharapkan agar dapat diberi pinjaman langsung ke BUMN, namun tanpa mempersyaratkan adanya ‘government guarantee’.

 

(Sumber : Biro Humas Bappenas)

 
Vice President ADB Tentang Knowledge Management dalam Pembangunan
Wednesday, 28 August 2013 08:33

Sabtu (24/08) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, MA, telah menerima kunjungan Dr. Bindu N. Lohani, Vice President of ADB, for Knowledge Management and Sustainable Development, yang disertai oleh Dr. Jon D. Lindborg, Country Director Indonesia ADB Resident Mission, Prof. Dr. Iwan Jaya Aziz, Head of Office of Regional Economic Integration/ADB, dan Dr. Ramesh Subramaniam, Deputy Director General, South East Asia Department/ADB. Pada pertemuan ini, Menteri PPN didampingi oleh Ir. Wismana Adi Suryabrata, MIA, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Dr. Prasetijono Widjojo MJ, MA, Deputi Bidang Ekonomi, dan RM Dewo Broto Joko P, SH, LLM, Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral. Pertemuan diadakan di Ruang Tamu Menteri dan berlangsung dari pukul 13.05 sampai dengan pukul 14.25 WIB.

Dr. Bindu N. Lohani menyampaikan ucapan terima kasihnya atas kesediaan Menteri PPN untuk menerima kunjungannya pada hari Sabtu ini. Dr. Bindu juga menyampaikan ucapan terima kasih ADB pada Menteri PPN sebagai Alternate Governor untuk sumbangan pemikirannya sebagai Anggota Panel pada the 46th Annual ADB Board of Governors Meeting pada bulan Mei tahun ini di Delhi/India. Pertemuan Tahunan ADB berikutnya akan diadakan di Astana, Kazakstan.

Selanjutnya Dr. Bindu menyampaikan kepada Menteri PPN kegiatan ADB yang menyangkut n Mid-Term Review 2008-2020. Tujuan Mid-Term Review ini adalah untuk melihat apa saja yang telah dilakukan secara cukup baik dan apa saja yang dapat dilakukan secara lebih baik (things that could be done differently and that may need more focused attention).

Hal berikutnya yang disampaikan Dr. Bindu adalah masalah yang dihadapi semua bank multilateral saat ini, yaitu kendala sumber dana. Untuk ini, ADB akn menerapkan strategi Finance Plus-Plus, dalam mana Plus Pertama menyangkut upaya untuk me-leverage dana yang tersedia pada ADB dengan mengikutsertakan sektor swasta, misalnya melalui skim PPP. Sedangkan Plus Kedua menyangkut upaya agar Middle-Income Countries, seperti Indonesia, India, dan Brazil, dapat menghindari masalah Middle-Income Trap. Kegiatan ini berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan the Knowledge Based Economy, khususnya melalui peningkatan pembangunan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan ‘centers of excellence, misalnya untuk peningkatan upaya pencapaian swasembada pangan, peningkatan pembangunan ICT. Menurut Dr. Bindu, pilihan strategi yang akan dipilih akan tergantung pada sasaran pembangunan Indonesia, misalnya apakah akan menjadi lebih kompetitive dengan para juru rawat Filipina, suatu sasaran regional atau menjadi lebih kompetitive ditingkat global.

Menteri PPN mengatakan bahwa pada kegiatan Bappenas kemarin di Bandung untuk mempersiapkan rumusan RPJMN 2015-2019, baru didapat masukkan yang lebih jenerik sedangkan masukkan yang lebih stratetik jangka menengah/panjang masih akan terus dikembangkan. Menurut Menteri PPN, salah satu pemikiran ini menyankut pentingnya mengakselerasi investasi di bidang-bidang tertentu (seperti pada pembangunan pengilangan migas), yang tertuju pada pengurangan defisit pada transaksi berjalan.

 

(Sumber : Biro Humas Bappenas)

 
Kepala AusAID Baru Memperkenalknan Diri
Thursday, 18 July 2013 08:37

Selasa (16/07) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, telah menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) dari Mr. James Gilling yang menggantikan Miss Jacqie de Lacy sebagai Kepala AusAID di Indonesia. Mr. James Gilling disertai oleh Mr. Mat Kimberley dan Mr. Paul Zeccola dari AusAID di Indonesia. Pada pertemuan ini, Menteri PPN didampingi oleh Ir. Wismana Adi Suryabrata, MIA, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Dr. Slamet Seno Adji, MA, Sesmen PPN/Sestama Bappenas, dan Ir. Kennedy Simanjuntak, MA, Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral. Pertemuan diadakan di Ruang Tamu Menteri dan berlangsung dari pukul 09.40 sampai dengan pukul 10.20 WIB.

Mr. James Gilling memperkenalkan diri sebagai Kepala AusAID yang baru. Mr. Gilling mengatakan bahwa sebelumnya ia menjabat sebagai First Assistant Director General of the Policy and Sector Division, untuk mana Mr. Gilling membina kebijakan di berbagai sektor, seperti pengembangan sektor pertambangan, pembangunan daerah perdesaan, lingkungan hidup, perubahan iklim, infrastruktur, dan sektor kesehatan dan pendidikan. Antara tahun 2008 sampai dengan 2010 Mr. Gilling menjabat Kepala AusAID cabang Indonesia dan Timor Leste. Juga pernah bekerja sebagai consultant economist di Oxford Policy Management di UK, dan sebagai penasehat pembangunan daerah perdesaan di DFID.Menteri PPN menyampaikan ucapan selamat kepada Mr. James Gilling atas pengangkatannya sebagai kepala AusAID di Indonesia. Berkenaan dengan penggantian Julia Gillard dengan Mr. Kevin Rudd, Menteri PPN mengatakan telah beberapa kali bertemu dengan Mr. Kevin Rudd dalam kapasitasnya sebagai Menteri Luar Negeri Australia dan mendapat kesan bahwa Mr. Rudd merupakan tokoh yang sangat dinamis. Selanjutnya Menteri PPN bertanya kepada Mr. James Gilling, dengan diangkatnya Kevin Rudd sebagai Perdana Menteri baru Australia, apakah akan ada orientasi baru atas kebijakan Australia terhadap Indonesia ?

Menjawab pertanyaan Menteri PPN, Mr. James Gilling mengatakan bahwa orientasi Kevin Rudd akan menjadi lebih terpusat pada Indonesia dan Asia umumnya dan sangat berkurang pada negara-negara di luar Asia seperti Afrika. Mr. Gilling melanjutkan bahwa saat ini, partai politik yang berkuasa (Labor Party) bersama dengan partai opposisi (Liberal Party di bawah Mr. Abbot) sedang meformulasikan perubahan orientasi kebijakan tersebut.

Mengenai perkembangan ekonomi Australia Mr. Gilling mengatakan bahwa perekonomian Australia sedang beradaptasi atas melambatnya pertumbuhan ekonomi China (PRC) dan perkembangan kurs Dollar Australia yang sebelumnya terus menguat menjadi lebih terdepresiasi.

 

(Sumber: Biro Humas Bappenas

 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Page 1 of 6

Search