Home
Bappenas | Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan
Member Country Partnership Strategy 2015-2019, Strategi Kerja Sama Kedua Indonesia-Islamic Development Bank
Written by Rahmat Ramadhan   
Monday, 29 June 2015 05:20
 

Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan delegasi Islamic Development Bank (IDB) menggelar  Wrap-up Meeting Penyusunan IDB Member Country Partnership Strategy (MCPS)    2015-2019 untuk Indonesia, Jum’at (26/6). Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Country Programs Department Director IDB Mohammad Jamal Alsaati, Direktur Pinjaman dan Hibah Kementerian Keuangan Ayu Sukorini, serta  Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral Kementerian PPN/Bappenas Dewo Broto Joko.

“Ini kerja sama yang kedua setelah berakhirnya IDB MCPS di periode 2015-2019,” ungkap Direktur Dewo. Ada lima sektor prioritas yang menjadi fokus kerja sama pemerintah Indonesia dengan IDB dalam MCPS 2015-2019. Pertama, IDB akan mendukung pengembangan keuangan syariah di Indonesia.

Kedua, IDB mendorong pengentasan kemiskinan dengan menggunakan dana zakat dan wakaf. Ketiga, IDB meningkatkan kerja sama Selatan-Selatan terutama untuk membantu pembangunan ekonomi negara anggota IDB lainnya.

Keempat, IDB mendukung langkah pengembangan Public Private Partnership (PPP). Kelima, IDB mendukung pembangunan infrastruktur dan pendidikan tinggi. “Pendanaan dari Islamic Development Bank bersifat indikatif, jadi fleksibel dan berdasarkan prioritas kebutuhan Indonesia,” ujar Director Mohammad.
 
 
Sumber : Bappenas 
 
Amanat Perpres No. 65 dan No.66 Tahun 2015, Wewenang Kementerian PPN/Bappenas Bertambah
Written by Rahmat Ramadhan   
Monday, 22 June 2015 05:16
 

Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas Arifin Rudiyanto menyatakan Peraturan Presiden (Perpres) No. 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perpres No. 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang sudah diteken Presiden Joko Widodo membawa warna baru bagi Kementerian PPN/Bappenas.   “Kewenangan Kementerian PPN/Bappenas kini bertambah dengan fungsi pengendalian program prioritas nasional,” ungkapnya kala berbincang dengan rekan media, Selasa (16/6).          

Maka, Kementerian PPN/Bappenas kini turut bertugas untuk memberi rekomendasi bagi Kementerian/Lembaga terkait hal teknis mengenai program pemerintah, termasuk di antaranya program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan pengembangan poros maritim.  Rekomendasi juga berupa keputusan diteruskan atau tidaknya suatu proyek dengan pertimbangan analisis berdasarkan indikator dan target terkait.

"Fungsi pengendalian akan dikerjakan oleh Kedeputian Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas yang selama ini hanya menjalankan fungsi pemantauan dan evaluasi,” ungkap beliau. Dahulu, Kementerian PPN/Bappenas hanya memberikan evaluasi setelah program tersebut diselesaikan.

Namun, kini Kementerian PPN/Bappenas akan memberikan rekomendasi selagi proyek masih berjalan. Ke depan, rekomendasi tersebut dibidik menjadi program per triwulan dengan merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015--2019.

Terkait mekanisme pengendalian di lapangan, Plt. Arifin menyebut kini Kementerian PPN/Bappenas tengah membahas kerangka teknis yang sesuai dan dapat diimplementasikan dengan para pihak terkait, selambatnya pada Juli 2015. “Fungsi pengendalian Bappenas tidak bersinggungan dengan fungsi pengendalian lain, misalnya yang dijalankan Kantor Staf Kepresidenan atau instansi lain,” pungkas beliau.
 
Sumber : Bappenas 
 
Perpres No. 60 Tahun 2015 Tentang RKP Tahun 2016
Written by Rahmat Ramadhan   
Wednesday, 24 June 2015 12:20

 

Rencana Kerja Pemerintah Tahun (RKP) 2016 sebagai penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis dan dilaksanakan masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.  

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKP memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program kementerian/lembaga, lintas kementerian, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 

Download Dokumen :

Batang Tubuh Perpres No. 60 Tahun 2015 Tentang RKP Tahun 2016  (Download)

Lampiran Perpres No. 60 Tahun 2015 Tentang RKP Tahun 2016 

Matrik RKP Tahun 2016 (Download)

 

Sumber : Bappenas 

 
Kementerian PPN/Bappenas Gelar Pertemuan Majelis Wali Amanat Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)
Written by Rahmat Ramadhan   
Monday, 22 June 2015 11:05
 
 

Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago membuka Pertemuan Majelis Wali Amanat Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) di Kementerian PPN/Bappenas, Jum’at (19/6). Dalam sambutannya, Menteri Andrinof mengucapkan apresiasi atas kinerja Majelis Wali Amanat dan dukungan yang diberikan United Nations Development Programme (UNDP) sehingga tahun lalu, ICCTF mampu meraih status entitas independen sebagai pengelola dana amanah nasional. “Saya berterima kasih kepada banyak pihak yang mendukung ICCTF selama lima tahun berdiri,” papar beliau.

Menteri Andrinof menegaskan pemerintah Indonesia sangat berkomitmen untuk menanggulangi dampak perubahan iklim yang tercermin lewat perumusan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Menengah (RPJMN) 2015-2019 yang turut didasari pertimbangan atas rencana aksi adaptasi dan mitigasi terkait perubahan iklim.

Pemerintah juga telah membentuk Dewan Pembina terkait perubahan iklim yang bertugas untuk memantau isu terkini. Sebelumnya, Kementerian PPN/Bappenas menggelar pertemuan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Luar Negeri. Pertemuan tersebut dilaksanakan khusus untuk membahas agenda spesifik untuk dibahas pada COP21United Nations Conference on Climate Change yang akan diselenggarakan di Paris, Prancis.

Selain mengapresiasi peran dan dukungan Majelis Wali Amanat serta UNDP, Menteri Andrinof turut mengucapkan rasa terima kasih kepada pemerintah Denmark, Amerika Serikat, dan Inggris atas dukungan untuk ICCTF. “Melalui pertemuan ICCTF ini, kita memiliki peluang untuk memerangi perubahan iklim dengan bekerja bersama,” pungkas Menteri Andrinof. 
 
Sumber : Bappenas 
 
Menteri Andrinof Kerja Sama Perdagangan Tiongkok-Indonesia Harus Ditingkatkan
Written by Rahmat Ramadhan   
Wednesday, 17 June 2015 11:03
 

Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menerima kunjungan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Xie Fang beserta delegasi di Kementerian PPN/Bappenas, Selasa (16/6). Turut hadir menyambut kunjungan tersebut, Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional Amalia Adininggar Widyasanti dan Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral Kennedy Simanjuntak.

Duta Besar Xie Fang mengungkapkan Tiongkok sangat bersemangat terkait implementasi nota kesepahamanan antara Tiongkok dan Indonesia terkait pendanaan proyek kereta api super cepat yang akan menghubungkan dua kota besar di Indonesia, yakni Jakarta dan Bandung.

“Pihak Tiongkok akan menyelipkan pembahasan mengenai penggunaan Light Rail Transit (LRT) dalam studi kelayakan,” ungkap Dubes Xie Fang. Selain itu, Tiongkok berencana tak hanya menjual perlengkapan kereta api ke Indonesia, tetapi juga memindahkan sebagian manufaktur ke Indonesia.

Menteri Andrinof menyambut baik langkah tersebut seraya mengingatkan Tiongkok untuk menyediakan kebutuhan pascaoperasional seperti perawatan kereta api. Lebih jauh, Menteri Andrinof juga memaparkan pentingnya kerja sama Indonesia dan Tiongkok dalam bidang perdagangan.

Tiongkok kini menduduki peringkat ketiga dalam daftar negara tujuan ekspor Indonesia, meski tahun lalu hubungan perdagangan keduanya menurun karena terjadi defisit akibat iklim ekonomi dunia dan aturan larangan ekspor mineral mentah yang diterapkan Indonesia. “Kita sudah mengetatkan kerja sama, kini saatnya meningkatkannya,” pungkas Menteri Andrinof. 
 
Sumber : Bappenas 
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 11

Search