Home
Bappenas | Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan
Temu Wicara Wakil Presiden RI Dengan Jajaran Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas Bahas Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
Friday, 15 July 2016 08:28

 JAKARTA – Pada Jumat (24/6) diselenggarakan Temu Wicara Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dengan Menteri dan Jajaran Pimpinan Eselon I dan II Kementerian PPN/Bappenas di Ruang Rapat Utama Bappenas. Kunjungan Wapres RI kali ini mendiskusikan berbagai perkembangan terbaru tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016, dan terutama membahas RKP 2017.

Seperti diketahui, saat ini tengah berlangsung pembahasan APBNP sehingga pemerintah duduk bersama untuk membahas RKP 2016 dan dampak dari perubahan APBNP terhadap pelaksanaannya. Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menuturkan bahwa Wapres juga ingin mengetahui perubahan-perubahan yang telah dilakukan Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan yang lebih komprehensif dengan prinsip holistik, tematik, terintegratif dan spasial juga pendekatan anggaran money follow program.

“Pemerintah menyadari peran Bappenas perlu diperkuat kembali. Setahun lalu, Presiden dan Wapres telah meminta Bappenas membenahi diri sehingga dapat melaksanakan fungsi perencanaan lebih baik lagi. Oleh sebab itu, Wapres ingin mendapat info langsung mengenaiupdate perencanaan pembangunan khususnya untuk RKP 2017. Kemudian, memastikan apakah perencanaan telah realistis atau masih ada yang perlu dilengkapi lagi,” jelas Menteri Sofyan.

Selain itu, Menteri Sofyan menyebutkan dalam rapat tersebut Wapres juga menegaskan kembali arahan Presiden RI Joko Widodo untuk memperkuat peran Bappenas dalam perencanaan pembangunan nasional. Salah satunya, menekankan fungsi Bappenas untuk memastikan anggaran pembangunan harus sesuai dengan output sehingga kualitas hasil pembangunan dapat meningkat sesuai dengan anggaran setiap tahunnya.

Sebelumnya, penguatan peran Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaksanaan RKP Tahun 2017, terutama dalam perencanaan dan penganggaraan telah dibahas dalam Rapat Kerja di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 6 Juni 2016 lalu. Aturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang dibuat untuk menguatkan peran tersebut sedang digodok dan ditargetkan rampung pada pertengahan Juli 2016 mendatang.

 

 
Perpres No.45 Tahun 2016 Tentang RKP Tahun 2017
Monday, 30 May 2016 08:09

 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka RKP 2017 memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, dan lintas wilayah serta kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.[]

 

 
Tujuan SDGs Diimplementasikan Dalam Rencana Pembangunan
Tuesday, 17 May 2016 00:00

 

JAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menghadiri salah satu rangkaian Sidang Tahunan Islamic Development Bank (IDB) 2016 ke 41 yaitu seminar bertajuk High-Level Forum on Implementing the Sustainable Development Goals in IDB Member Countries di Jakarta Convention Center (JCC) pada Selasa (17/05).

Pada kesempatan itu Menteri Sofyan menyatakan kesiapan Indonesia dalam menjalankan SDGs dan menjelaskan implementasi SDGs dalam perencanaan pembangunan di Indonesia. "Seluruhgoals dalam SDGs itu disatukan dengan rencana pembangunan Indonesia, baik rencana pembangunan tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang. Pelaksanaan SDGs pun membutuhkan keterlibatan semua pihak," ujar Menteri Sofyan dalam sambutannya.

Untuk itu menurut beliau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi masyarakat dan filantropis juga dibutuhkan dalam pelaksanaan SDGs, terutama dalam pencapaian 17 tujuan yang tercakup di dalamnya. Kerjasama ini selain berbentuk kegiatan juga mencakup pembiayaan.

Misalnya pembiayaan dari Corporate Social Responsibility (CSR), bantuan filantropis yang umumnya peduli pada program-program kemiskinan, maupun peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pelaksanaan kegiatan, juga menjadi salah satu pintu kerjasama dengan organisasi internasional. Walaupun begitu, skema pembiayaan utama dalam pelaksanaan SDGs tetap bersumber dari APBN karena berkaitan dengan kebijakan pembangunan.

”SDGs itu incorporate dalam seluruh kebijakan pembangunan. Jadi pembiayaan utamanya adalah pembiayaan APBN. Kalau tidak cukup dari pajak, kita akan gunakan pinjaman dari development partners. Bantuan internasional akan ada jika terkait kepentingan masyarakat internasional," jelas Menteri Sofyan selepas mengikuti seminar.

Terkait kerjasama dengan IDB, Sofyan mengatakan IDB telah berkomitmen untuk menggelontorkan dana bantuan pinjaman pembangunan. Dana tersebut antara lain akan digunakan untuk beragam program tahunan. IDB pun memiliki rekam jejak menyokong program-program terkait pendidikan, sehingga menurut Sofyan dana bantuan tersebut akan digunakan pula dalam jumlah besar untuk pencapaian tujuan-tujuan SDGs bidang pendidikan di Indonesia.

Adapun Sidang Tahunan Islamic Development Bank (IDB) antara lain akan membahas isu-isu strategis terkini mengenai perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Isu-isu yang diangkat salah satunya kontribusi keuangan syariah terhadap pencapaian SDGs. Forum ini juga membahas tantangan yang dihadapi sektor keuangan syariah di beberapa negara anggota IDB, termasuk Indonesia untuk mencapai target SDGs sehingga keuangan syariah dapat inklusif terhadap pertumbuhan ekonomi.[]

 

Sumber: Bappenas 

 
Penutupan Musrenbangnas 2016: Pemerintah Tegaskan Fokus Pembangunan Prioritas
Written by Robby   
Wednesday, 11 May 2016 00:00

 

 

JAKARTA – Presiden Joko Widodo secara resmi menutup Musrenbangnas 2016 di Istana Negara Jakarta dengan menghimbau pemerintah daerah untuk konsisten menjalankan program pembangunan prioritas dengan lebih fokus. Sebagai paruh waktu pelaksanaan visi dan misi presiden, maka penyusunan RKP 2017 harus menunjukkan konsistensi program-program prioritas sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019.

Perubahan pendekatan pembangunan nasional dari money follow function menjadi money follow program pun diharapkan Presiden Joko Widodo akan membuahkan hasil pembangunan yang maksimal dan manfaatnya lebih terasa oleh masyarakat. Selain itu pendekatan perencanaan pembangunan Holistik-Tematik, Terintegrasi dan Spasial akan semakin menguatkan kekompakan koordinasi multi kementerian dan pemerintah daerah untuk mencapai sasaran prioritas nasional.

”Sekarang pendekatan program pembangunan sudah berubah menjadi money follow programsehingga harus jelas programnya apa, fokusnya di mana. Setiap provinsi, kabupaten dan kota mestinya memiliki fokus pembangunan berbeda-beda. Gubernur membantu agar pembangunan lebih fokus melalui kontrol dan pengecekan, kalau perlu setiap hari. Jadi sekarang arahannya perbesar belanja modal dan fokuskan pembangunan yang jelas,” tutur Presiden Joko Widodo.

Terkait arahan fokus pembangunan, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa daerah perlu membangun branding pembangunan daerahnya masing-masing. Ia memberikan contoh sebuah kota yang sukses di Amerika Serikat karena fokus pada pembangunan dan pemanfaatan lahan untuk padang golf. Setiap hari ratusan pesawat jet pribadi mampir ke sana dan menyumbang penghasilan negara yang signifikan. Di Indonesia sendiri Presiden memberi contoh potensi kota Palembang untuk branding sebagai kota olahraga, atau kota Ambon dan Bitung yang dapat menjadi kota bahari.

”Semakin ke depan, kota yang super fokus akan memenangkan persaingan dan kompetisi. Dengan lebih fokus, pembangunan akan lebih efisien. Misalnya jika ingin membangun kota bahari, konsentrasikan anggaran pada dukungan infrastruktur, bangun pelabuhan, gudang ikan dan sebagainya yang terkoneksi dengan fokus tersebut. Seperti dalam pemerintahan saat ini saya minta fokus infrastruktur, kalau bisa rampung tiga tahun. Agar tetap fokus, perintahnya dari yang tertinggi. Kalau di provinsi ada gubernur, di kabupaten ada bupati,” tegas Presiden Joko Widodo.

Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo berpesan kepada para pemimpin daerah agar mendukung pembangunan dengan menjalankan deregulasi untuk mempercepat investasi; mengembangkan sistem kontrol untuk mempercepat perijinan (e-Government); memerhatikan aspek keadilan dalam pembangian sumber-sumber keuangan antara provinsi dan kabupaten serta antar kabupaten; mengurangi anggaran operasional dan meningkatkan belanja modal; serta lebih fokus pada program prioritas.

Menteri PPN/Kepala Bappenas pun menyampaikan bahwa Musrenbangnas 2016 merupakan penyempurnaan terhadap sistem perencanaan pembangunan yang selama ini dilaksanakan agar lebih optimal. ”Kita masih terus mencari format penyempurnaan, agar perencanaan pembangunan ke depan akan lebih efektif dan Musrenbangnas betul-betul dapat menampung aspirasi dari daerah. Pendekatan money follow program akan membuat pembangunan lebih fokus dan menghindari duplikasi program pembangunan,” jelas Menteri Sofyan.[]

 

Sumber: Bappenas

 
Sukseskan Musrenbangnas Tahun 2016!
Wednesday, 04 May 2016 00:00

 

 

Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2016 di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (20/4). Tema yang diangkat Musrenbangnas 2016 dalam rangka Penyusunan RKP 2017, yaitu "Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah". Selanjutnya, rangkaian Musrenbangnas Tahun 2016 akan berlangsung dari tanggal 21 April hingga 4 Mei 2016, dengan pendalaman pembahasan setiap prioritas pembangunan yang melibatkan unsur Kementerian/Lembaga dan Bappeda Provinsi se-lndonesia.[]

 

Sumber: Bappenas 

 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 27

Search