Home
Bappenas | Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan
Menteri Andrinof: ISO Sangat Penting bagi Kemajuan Industri Indonesia
Written by Rahmat Ramadhan   
Wednesday, 03 June 2015 07:19
 

Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menjadi pembicara kunci dalam acara ISO Days yang diselenggarakan Badan Standardisasi Nasional (BSN) di Hotel Inter Continental MidPlaza, Jakarta, Rabu (3/6). Turut hadir dalam acara tersebut, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir, International Organization for Standardization (ISO) Secretary General Rob Steele, serta Kepala BSN Bambang Prasetya.

Sebelumnya, BSN telah membentuk National Mirror Committee (NMC) yang berfungsi sebagai wadah persiapan dan koordinasi bagi sejumlah stakeholders agar mampu mencapai hasil maksimal sehingga standar lintas bidang di Indonesia semakin meningkat di mata dunia.  "Melalui Layanan Informasi Terpadu (LITE) lewat situs bsn.go.id, masyarakat bisa mengakses informasi tentang standardisasi," ungkap Bambang.

Menteri Andrinof menyebut standardisasi sangat penting bagi kemajuan industri. "Dalam RPJMN 2015-2019, dari sisi ekonomi, Indonesia mengincar kenaikan pertumbuhan ekonomi hingga 7-8 persen," papar Menteri Andrinof.

Untuk mewujudkan target tersebut, Indonesia harus menerapkan ekonomi efisien berbasis industri. Maka, perusahaan Indonesia harus bersaing dengan perusahaan internasional, terutama dari segi kualitas produksi hingga produk akhir.

Standardisasi tak hanya berlaku bagi perusahaan besar, tetapi juga bermanfaat bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar bisa bersinergi dengan perusahaan besar. Koneksi tersebut akan membuat industri lebih kuat dan mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai RPJMN 2015-2019.

Selain itu, standardisasi juga menguntungkan bagi konsumen untuk mendapat harga barang dan jasa yang terkontrol dengan kualitas terjamin. "Saya sangat mendukung segala upaya untuk mempromosikan standarsisasi di Indonesia, termasuk pelaksanaan International Organization for Standardization (ISO) Days," pungkas Menteri Andrinof. 
 
 
sumber : Bappenas 
 
Prinsip, Parameter, dan Pilar Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas
Written by Rahmat Ramadhan   
Thursday, 21 May 2015 07:16
 

Dalam rangka peringatan Hari Kebangkitan Nasional dan Menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Kementerian PPN/Bappenas menggelar Seminar Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Rabu (20/5). Hadir menjadi narasumber dalam acara tersebut, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil Menengah Rahma Iryanti, Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah, dan Staf Khusus Menteri PPN/Bappenas Sonny B. Harmadi. Dalam sambutan pembuka, Menteri Andrinof memaparkan tiga aspek penting yakni prinsip, parameter, dan pilar  dalam mencapai kualitas pertumbuhan ekonomi.

Menteri Andrinof menegaskan, prinsip pertumbuhan ekonomi berkualitas adalah pemanfaatan sumber daya untuk kemakmuran manusia dan masyarakat, tanpa menimbulkan kerugian akibat pembangunan. “Jangan sampai merusak lingkungan atau menghabiskan sumber daya energi,” papar beliau.

Agar tak menyalahi prinsip kemakmuran rakyat, pertumbuhan ekonomi harus memperhatikan parameter yang tepat, yakni pertumbuhan ekonomi harus tumbuh berkelanjutan dan berkesinambungan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi harus mampu menyediakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Semua sektor juga harus dibangun sehingga mampu memberikan multiplier effect yang lebih besar. “Dengan begitu, masyarakat secara luas dapat merasakan manfaat dari adanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” tegas Menteri Andrinof.

Prinsip dan parameter tersebut diimplementasikan dalam strategi pembangunan dengan mengedepankan tiga pilar utama. Pertama, membangun untuk manusia dan masyarakat. Kedua, upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar. Ketiga, aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem. 
 
 
Sumber : Bappenas 
 
Luncurkan Blue Book 2015, Uni Eropa Perkuat Kemitraan Pembangunan dengan Indonesia
Written by Rahmat Ramadhan   
Wednesday, 06 May 2015 11:30

Kementerian PPN/Bappenas bersama Uni Eropa meluncurkan  laporan tahunan mengenai kerja sama pembangunan Uni Eropa dan Indonesia yang diberi nama Blue Book 2015. Turut hadir dalam acara tersebut, Kuasa Usaha Delegasi Uni Eropa Colin Crooks dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas Wismana Adi Suryabrata, serta pejabat kedutaan besar Belanda, Spanyol, Belgia, Prancis, dan Jerman.

Dalam sambutannya, Deputi Wismana mengatakan bahwa laporan ini merinci bantuan lebih dari 570 juta euro —setara dengan Rp 8,5 triliun— yang digelontorkan Uni Eropa dan negara-negara anggotanya untuk pembangunan di Indonesia pada 2014. Dana tersebut dicairkan untuk bantuan pembangunan dalam beberapa bidang seperti lingkungan dan perubahan iklim sebesar 341 juta euro, pendidikan 36 juta euro, kerja sama perekonomian 65 juta euro, tata kelola pemerintahan 31 juta euro, kesehatan, air dan sanitasi 16 juta euro, serta infrastruktur dan    kesigapan menangani bencana dan ketahanan pangan 81 juta euro.

“Secara kolektif, Uni Eropa dan negara anggotanya adalah donor terbesar di dunia dan telah mengucurkan lebih dari setengah nilai total bantuan globalnya untuk Indonesia pada 2014 lalu,” jelas Deputi Wismana pada peluncuran Uni Eropa Blue Book 2015 di Jakarta, Selasa (5/5).

Merujuk pada Blue Book 2015, Kuasa Delegasi Uni Eropa Colin Crooks memaparkan Uni Eropa dan Indonesia terus meningkatkan kerja sama dalam berbagai sektor strategis seperti pendidikan, perekonomian, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Blue Book 2015 mengedepankan tema Putting People First atau Mengutamakan Masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan dipilihnya 2015 sebagai European Year for Development.       

Selain itu, lingkungan didapuk sebagai subtema besar sebagai fokus Blue Book 2015. “Untuk menunjukkan dan memperkuat kerja sama UE dan Indonesia dalam menanggulangi perubahan iklim, kami  mengangkat tema lingkungan pada peluncuran Blue Book tahun ini,” tutup Colin. 
 
 
 
sumber : Bappenas 
 
Menteri Andrinof Sebut Konferensi Asia Afrika Buka Peluang Perdagangan Indonesia
Written by Rahmat Ramadhan   
Tuesday, 28 April 2015 11:28

Perhelatan Konferensi Asia Afrika (KAA) ke-60 yang digelar di Jakarta dan Bandung pada 19-24 April 2015 baru saja usai. Dalam rangkaian acara yang dihadiri perwakilan berbagai negara tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menyelipkan paparan terkait dampak KAA bagi lahirnya forum kerja sama bisnis, terutamameningkatkan peluang perdagangan Indonesia. Latar belakang kesamaan historis antarnegara akan mempermudah proses kerja sama. KAA akan membuka peluang bagi Indonesia untuk langsung membicarakan kerja sama ekonomi.

Pemerintah kini tengah menyiapkan sumber daya manusia dan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam menjual produk olahan. Pasalnya, Presiden Joko Widodo menegaskan tanah air takkan lagi menjual barang mentah. "Selain itu, Presiden Jokowi juga berpesan untuk mempercepat kemandirian ekonomi, pengolahan mineral, hasil tambang, dan penyelamatan sumber daya alam," papar Menteri Andrinof. 

Menilik sejarah, pemerintah Indonesia telah melaksanakan kerja sama ekonomi dengan negara anggota sejak KAA 1956. Sektor yang menjadi unggulan dalam Kerjasama Selatan-Selatan atau South South Cooperation adalah sektor pertanian, perikanan, kelautan, dan teknologi. Sementara untuk sektor energi, kerja sama yang telah dijalin antara  Afrika Selatan dan Indonesia adalah terkait pembangkit listrik. Kerja sama juga fokus pada pengembangan kooperasi di bidang perternakan melalui program inseminasi buatan pada ternak sapi yang menjadi area kewenangan Kementerian Pertanian.

Kerja sama sektor perikanan dijalin tanah air dengan dua negara, yakni Fiji dan Solomon. Ada pula program-program manajemen dan mitigasi bencana tsunami yang melibatkan lintas kementerian. Dalam melaksanakan kerja sama, Kementerian PPN/Bappenas memastikan rencana dan alokasi program tetap berpedoman pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Lebih lanjut, agendapemerintah yang tak kalah penting pada peringatan KAA adalah upaya untuk memperkuat solidaritas antaranegara yang tergabung dalam KAA, serta meningkatkan kerja sama di berbagai bidang. "(KAA) meningkatkan solidaritas dan kerjasama diantara negara selatan. Kita semua teman dan sahabat," tutup Menteri Andrinof. 
 
 
sumber : Bappenas 
 
Indonesia Luncurkan Pemutakhiran Dokumen Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan 2015-2020
Written by Rahmat Ramadhan   
Monday, 27 April 2015 11:27

Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia merilis pemutakhiran dokumen nasional Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan(IBSAP) 2015-2020, Rabu (22/4). Acara peluncuran tersebut sekaligus menjadi agenda peluncuran buku Kekinian Kehati yang menjadi dasar ilmiah dokumen IBSAP.

Deputi Bidang Sumber Daya dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Endah Murniningtyas menyebutkan dokumen nasional yang menjadi pengganti IBSAP 2003-2020 ini berisi data dan informasi pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati) yang lebih lengkap. “Ini dokumen komprehensif yang ringkas, mudah dimengerti dan harus tetap dilaksanakan,” ungkap beliau.

Tantangan utama dalam menyusun dokumen IBSAP tersebut adalah menghimpun limpahan data hasil riset 174 peneliti, juga sejumlah pihak dari kementerian dan lembaga (K/L), serta lembaga swadaya masyarakat. Selain itu, sumber daya masyarakat berkualitas juga menjadi poin yang penting. Pasalnya, meski Indonesia menyandang status mega biodiversity atau negara dengan diversitas yang besar, jumlah peneliti dinilai cukup minim, hanya sekitar 200 orang.

Peran peneliti sangat dibutuhkan untuk menentukan kehati Indonesia sehingga bisa diklaim sebagai aset negara dan dilaporkan ke forum internasional seperti forum Perserikatan Bangsa-bangsa. Selain itu, hasil riset peneliti juga menaikkan prosentase identifikasi flora dan fauna. Maka, aspek pendidikan calon peneliti juga krusial.

Pemerintah juga harus menyiapkan regulasi yang  berguna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kekayaan kehati Indonesia. Regulasi tersebut juga berlaku bagi pelestarian flora dan fauna. “Jangan sampai mengganggu siklus ekosistem, boleh menjual asal yang ditangkarkan,” tegas Deputi Endah.

Visi terpeliharanya kehati milik Indonesia diwujudkan melalui tiga misi yang mendukung pencapaian pengelolaan kehati 2015-2020, yakni meningkatkan penguasaan kehati Indonesia menjadi milik bangsa, menjadikan kehati sebagai sumber kesejahteraan dan keberlanjutan kehidupan bangsa Indonesia, serta mengelola kehati secara bertanggungjawab demi keberlanjutan kehidupan dunia. 
 
 
 
sumber : Bappenas 
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 10

Search