Home
Bappenas | Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla Paparkan Tiga Filosofi Sinkronisasi Penganggaran dan Perencanaan Pembangunan
Written by Rahmat Ramadhan   
Wednesday, 29 July 2015 06:52
 
 

Kementerian PPN/Bappenas menggelar acara Arahan dan Dialog dengan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla bertema Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran dalam rangka Pengendalian Pembangunan, Rabu (29/7). Dalam sambutannya, Menteri Andrinof menegaskan dalam 6 bulan terakhir, Kementerian PPN/Bappenas sudah melakukan upaya peningkatan peran.

“Koordinasi dengan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga dalam rangka menajamkan perencanaan sudah kami lakukan,” ujar beliau. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas kini tengah menata kembali sumber daya manusia agar masing-masing individu bisa bekerja di tempat yang tepat. 

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla memaparkan tiga filosofi yang harus dipegang teguh agar sinkronisasi penganggaran dan perencanaan  pembangunan tercapai, yakni pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan keberlanjutan pertumbuhan dan pembangunan tersebut. “Apabila perencanaan dan pelaksanaan dalam anggaran tidak mencerminkan tiga itu, negara akan pincang,” tegas beliau.

Lebih lanjut, Jusuf Kalla menyebut Indonesia butuh rancang bangun yang lebih baik dengan perombakan besar terkait cara merencanakan dan mengaplikasikan pembangunan, salah satunya dengan percaya kemampuan bangsa ketimbang mengandalkan asing. Di bidang kesehatan, agar pembangunan tepat guna, Indonesia harus fokus untuk memperbanyak anggaran dalam pelaksanaan program preventif daripada kuratif.
 
Sumber : Bappenas 
 
Menteri Andrinof Lantik Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas
Written by Rahmat Ramadhan   
Monday, 27 July 2015 06:50
 
 Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago memimpin pelantikan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas (Sesmen/Sestama) Imron Bulkin di Kementerian PPN/Bappenas, Senin (27/5). Hadir sebagai saksi pelantikan, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Wismana Adi Suryabrata dan Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Rizky Ferianto. Sebelumnya, Sesmen/Sestama Imron menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Kementerian PPN/Bappenas.

Dalam sambutannya, Menteri Andrinof turut memberikan apresiasi mendalam atas selesainya masa tugas Sesmen/Sestama Slamet Seno Adji. “Saya berterima kasih atas dedikasi yang diberikan selama ini, atas pengorbanan, atas loyalitas, atas karya yang telah diberikan,” pungkas beliau.

Menteri Andrinof menegaskan Kementerian PPN/Bappenas  kini memasuki masa yang cukup berat. Pasalnya, ada berbagai tambahan tugas negara strategis yang menjadi kewenangan Kementerian PPN/Bappenas. Sejumlah tantangan pun diprediksi akan mencuat dan menuntut penguatan di segala lini. “Ada beberapa hal yang perlu kita benahi dan hal-hal tersebut sebagian besar adalah di bawah tanggung jawab koordinasi Sesmen/Sestama,” ucap beliau.

Sejumlah elemen strategis yang membutuhkan penguatan adalah sumber daya manusia, organisasi tata laksana, implementasi dan formulasi regulasi, serta masalah hukum.

Sumber : Bappenas 

 
Member Country Partnership Strategy 2015-2019, Strategi Kerja Sama Kedua Indonesia-Islamic Development Bank
Written by Rahmat Ramadhan   
Monday, 29 June 2015 05:20
 

Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan delegasi Islamic Development Bank (IDB) menggelar  Wrap-up Meeting Penyusunan IDB Member Country Partnership Strategy (MCPS)    2015-2019 untuk Indonesia, Jum’at (26/6). Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Country Programs Department Director IDB Mohammad Jamal Alsaati, Direktur Pinjaman dan Hibah Kementerian Keuangan Ayu Sukorini, serta  Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral Kementerian PPN/Bappenas Dewo Broto Joko.

“Ini kerja sama yang kedua setelah berakhirnya IDB MCPS di periode 2015-2019,” ungkap Direktur Dewo. Ada lima sektor prioritas yang menjadi fokus kerja sama pemerintah Indonesia dengan IDB dalam MCPS 2015-2019. Pertama, IDB akan mendukung pengembangan keuangan syariah di Indonesia.

Kedua, IDB mendorong pengentasan kemiskinan dengan menggunakan dana zakat dan wakaf. Ketiga, IDB meningkatkan kerja sama Selatan-Selatan terutama untuk membantu pembangunan ekonomi negara anggota IDB lainnya.

Keempat, IDB mendukung langkah pengembangan Public Private Partnership (PPP). Kelima, IDB mendukung pembangunan infrastruktur dan pendidikan tinggi. “Pendanaan dari Islamic Development Bank bersifat indikatif, jadi fleksibel dan berdasarkan prioritas kebutuhan Indonesia,” ujar Director Mohammad.
 
 
Sumber : Bappenas 
 
Amanat Perpres No. 65 dan No.66 Tahun 2015, Wewenang Kementerian PPN/Bappenas Bertambah
Written by Rahmat Ramadhan   
Monday, 22 June 2015 05:16
 

Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas Arifin Rudiyanto menyatakan Peraturan Presiden (Perpres) No. 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perpres No. 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang sudah diteken Presiden Joko Widodo membawa warna baru bagi Kementerian PPN/Bappenas.   “Kewenangan Kementerian PPN/Bappenas kini bertambah dengan fungsi pengendalian program prioritas nasional,” ungkapnya kala berbincang dengan rekan media, Selasa (16/6).          

Maka, Kementerian PPN/Bappenas kini turut bertugas untuk memberi rekomendasi bagi Kementerian/Lembaga terkait hal teknis mengenai program pemerintah, termasuk di antaranya program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan pengembangan poros maritim.  Rekomendasi juga berupa keputusan diteruskan atau tidaknya suatu proyek dengan pertimbangan analisis berdasarkan indikator dan target terkait.

"Fungsi pengendalian akan dikerjakan oleh Kedeputian Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas yang selama ini hanya menjalankan fungsi pemantauan dan evaluasi,” ungkap beliau. Dahulu, Kementerian PPN/Bappenas hanya memberikan evaluasi setelah program tersebut diselesaikan.

Namun, kini Kementerian PPN/Bappenas akan memberikan rekomendasi selagi proyek masih berjalan. Ke depan, rekomendasi tersebut dibidik menjadi program per triwulan dengan merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015--2019.

Terkait mekanisme pengendalian di lapangan, Plt. Arifin menyebut kini Kementerian PPN/Bappenas tengah membahas kerangka teknis yang sesuai dan dapat diimplementasikan dengan para pihak terkait, selambatnya pada Juli 2015. “Fungsi pengendalian Bappenas tidak bersinggungan dengan fungsi pengendalian lain, misalnya yang dijalankan Kantor Staf Kepresidenan atau instansi lain,” pungkas beliau.
 
Sumber : Bappenas 
 
Perpres No. 60 Tahun 2015 Tentang RKP Tahun 2016
Written by Rahmat Ramadhan   
Wednesday, 24 June 2015 12:20

 

Rencana Kerja Pemerintah Tahun (RKP) 2016 sebagai penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis dan dilaksanakan masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.  

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKP memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program kementerian/lembaga, lintas kementerian, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 

Download Dokumen :

Batang Tubuh Perpres No. 60 Tahun 2015 Tentang RKP Tahun 2016  (Download)

Lampiran Perpres No. 60 Tahun 2015 Tentang RKP Tahun 2016 

Matrik RKP Tahun 2016 (Download)

 

Sumber : Bappenas 

 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 11

Search